TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) meminta agar prinsip afirmasi untuk orang asli Papua menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. 

Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna masa sidang III Tahun 2025 DPRK Teluk Bintuni di ruang sidang DPRK Teluk Bintuni, Senin (23/6/2025).

Sidang itu beragendakan penyampaian "Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRK Teluk Bintuni terhadap RPJPD 2025-2045.

"Fraksi Otonomi Khusus meminta agar hak-hak orang asli Papua khususnya 7 suku dijamin dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah," ujar Korneles Waney dari Fraksi Otsus.

Korneles dan kawan-kawan berharap realisasi rencana kerja perangkat daerah (RKPD) cepat dan tepat sasaran, terutama dalam mendukung sektor pendidikan dan kesehatan di Teluk Bintuni.

Baca juga: Yohanis Manibuy: Dokumen RPJPD Teluk Bintuni 2025-2045 Angkat 7 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Dalam rapat yang sama, Fraksi NasDem mendukung tujuh isu strategis pembangunan daerah di Teluk Bintuni.

Partai tersebut meminta agar pembangunan berkesinambungan demi menciptakan masyarakat yang berdaya saing, inovatif, dan adil.

Dalam pandangan yang dibacakan oleh Andreas Nauri, Fraksi NasDem berharap RPJPD menjadi upaya pemanfaatan sumber daya daerah untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, dan daya saing masyarakat dan daerah.

Karena itu, Nasdem pun mendukung pengelolaan sumber daya alam dan investasi berkelanjutan di Teluk Bintuni.

Partai politik ini juga mengingatkan pentingnya konektivitas dan infrastruktur serta keamanan dan keterlibatan masyarakat di Sisar Matiti.

Baca juga: Dinas Pendidikan Bakal Evaluasi Total Pengawas Sekolah dan Kesejahteraan Guru di Teluk Bintuni

Pandangan umum Fraksi Golkar tentang pembangunan di Teluk Bintuni menekankan tiga poin.

Satu di antaranya menekanan pentingnya transparansi dalam segala aspek pembangunan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan publik.

Sidang paripurna masa sidang III Tahun 2025 dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRK Teluk Bintuni, Yasman Yasir.

Ketua DPRK Teluk Bintuni, Romilus Tatuta, juga berada di barisan pemimpin sidang.

Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy dan Joko Lingara, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) menghadiri sidang paripurna tersebut.