Dinas Pendidikan Bakal Evaluasi Total Pengawas Sekolah dan Kesejahteraan Guru di Teluk Bintuni

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Teluk Bintuni Henry Kapuangan memastikan, bakal mengevaluasi total pengawas sekolah dan kesejahteraan guru.

Hal itu ia sampaikan ketika Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Bintuni pada, Rabu (18/6/2025).

"Baru dua minggu menjabat, saya langsung kumpulkan pengawas dan adakan rapat koordinasi. Kami sudah alokasikan anggaran khusus untuk mendukung kinerja mereka," ungkap Henry dalam hearing tersebut.

Baca juga: Dinas Pendidikan Teluk Bintuni Larang Guru Ngonten Disaat Belajar Mengajar

Baca juga: Dinas Pendidikan Teluk Bintuni Kunjungi 6 Sekolah di Pesisir Distrik Kaitaro

Ia menegaskan, pengawasan akan ditingkatkan dan tidak ada lagi toleransi terhadap praktek-praktek menyimpang.
Seperti pemotongan anggaran maupun penyalahgunaan dana pendidikan.

Henry juga memastikan, bahwa dana untuk program prioritas seperti pengawasan, pelaporan serta kesejahteraan guru akan menjadi fokus utama.

“Kami dinas juga buka layanan aduan langsung ke nomor pribadi saya. Setiap hari saya terima sekitar 100 pesan dari guru-guru. Saya respon satu per satu," ungkapnya.

Iapun berkomitmen, menjalankan tugas dengan integritas, dan siap menerima masukan maupun teguran demi memperbaiki mutu pendidikan di Teluk Bintuni.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut DPRK Teluk Bintuni menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam dunia pendidikan, terutama yang terjadi di wilayah pesisir dan pegunungan.

Ketua DPRK Teluk Bintuni Romilus Tatuta mengungkapkan, di daerah pesisir dan pelosok banyak guru tidak berada di tempat tugas.

"Bagaimana anak-anak mau pintar, kalau kualitas pendidikan seperti ini," kata Romilus dalam rapat tersebut.

Bahkan sambung Romilus Tatuta, berdasarkan hasil kunjungan kerja anggota DPRK ke dapil, ditemukan adanya sekolah yang nyaris tidak menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. 

"Ada beberapa sekolah hanya terdapat satu guru yang mengajar," sebutnya.

DPRK menilai, lemahnya kontrol dari Dinas Pendidikan menyebabkan banyak guru yang tidak disiplin dan berkeliaran di kota, sementara anak-anak di kampung dibiarkan tanpa pembelajaran.

(*)