PN Fakfak Tanggapi Penolakan Eksekusi dari BBKSDA Papua Barat dan Netizen 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Pengadilan Negeri (PN) Fakfak, Papua Barat, menanggapi penolakan eksekusi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat. Penolakan eksekusi ini ramai diperbincangkan di sosial media. 

Tanggapan tersebut termuat dalam rilis resmi yang diterbitkan PN Fakfak dikutip TribunPapuaBarat.com, Kamis (22/1/2026). 

Soal penolakan BBKSDA Papua Barat, berdasarkan bukti-bukti dalam putusan Nomor 1/Pdt.Bth/2025/PN Ffk, penetapan wilayah hutan sebagai kawasan hutan dengan fungsi cagar alam terjadi beberapa tahun setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367/FF yang saat ini dikuasai penggugat, RG.

"Apabila Balai Besar KSDA Provinsi Papua Barat keberatan dengan pelaksanaan eksekusi, seharusnya mereka menyelesaikan tumpang tindih beleid itu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura," ujar Juru Bicara Pengadilan Negeri Fakfak, Fitra Faraouky Lubis, dalam rilis. 

Baca juga: Demianus Tuturop Soroti Dugaan Salah Klaim Tanah Adat di Kawasan Kalimati Fakfak

Ia menyebut BBKSDA Papua Barat tidak pernah menjadi pihak berperkara kan dalam putusan-putusan tersebut.

PN Fakfak juga menanggapi soal eksekusi lahan yang sedang ramai menjadi bahasan masyarakat Kabupaten Fakfak, terutama di media sosial. 

Menurut Fitra Faraouky Lubis, pelaksanaan eksekusi ini merupakan cerminan penegakan hukum yang tidak pandang bulu. 

"Ini sebagai bentuk kepastian hukum meskipun salah satu tereksekusi saat ini menjabat sebagai wakil bupati Fakfak," katanya. 

Ia mengatakan, masyarakat seharusnya mengapresiasi pelaksanaan putusan ini, karena yang dieksekusi tersebut merupakan tanah dan bangunan yang sempat dikuasai pemimpin Kabupaten Fakfak. 

"Artinya, pelaksanaan eksekusi ini tidak memandang siapa orangnya  dan kami membuktikan semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum," kata Fitra Faraouky Lubis.