Kanwil Kemenkum Pabar
Kanwil Kemenkum Pabar Diskusi Soal Tata Cara Pemeriksaan Terhadap Notaris
Kegiatan secara hybrid di Aula Kanwil Kemenkum Papua Barat ini diawali laporan oleh Kakanwil, Piet Bukorsyom
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papuabarat/foto/bank/originals/Kantor-Wilayah-Kementerian-Hukum-Papua-Barat-mengadakan-webinar-diskusi-strategi-kebijakan.jpg)
TRIBUNPAPUABARAT.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mengadakan webinar diskusi strategi kebijakan, Rabu (29/10/2025).
Diskusi itu bertajuk "Strategi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris".
Kegiatan secara hybrid di Aula Kanwil Kemenkum Papua Barat ini diawali laporan oleh Kakanwil, Piet Bukorsyom, dan dibuka via zoom meeting oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kemenkum, Andry Indrady.
Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Analis Hukum Muda Direktorat Perdata, Dora Hanura, dan Ketua Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, Christina Ella Yonatan.
Ada juga Rektor Universitas Caritas Indonesia, Prof Robert K R Hammar.
Baca juga: Kanwil Kemenkum Pabar dan DPR PBD Bahas Harmonisasi Produk Hukum Daerah
Para narasumber menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan notaris guna memastikan profesionalitas dan kepatuhan terhadap kode etik.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020.
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Manokwari serta notaris menjadi peserta yang hadir langsung aula Kanwil Kemenkum Pabar.
Mereka antusias mengikuti diskusi dan sesi tanya jawab.
Seluruh Kantor Wilayah Kemenkum di Indonesia dan peserta lain terhubung melalui aplikasi Zoom Meeting.
Menurut Piet Bukorsyom, kegiatan ini diharapkan menghasilkan saran-saran yang memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan organisasi profesi dalam membangun sistem pengawasan notaris yang transparan dan akuntabel.
| Kakanwil Kemenkum Papua Barat Pimpin Sumpah PNS dan Pengangkatan Jabatan Fungsional |
|
|---|
| RUU Desain Industri Hadirkan Kepastian Hukum dan Akses Pembiayaan |
|
|---|
| Supratman Andi Agtas Resmikan 2.025 Posbankum di Papua Barat dan Papua Barat Daya |
|
|---|
| Kemenkum Papua Barat Dorong Perlindungan Karya Mahasiswa Lewat Edukasi HKI |
|
|---|
| Kemenkum Papua Barat Gandeng Tiga Perguruan Tinggi Perkuat Perlindungan HKI |
|
|---|