Manokwari Ikut Program IKD 2026, Disdukcapil Pastikan Penyaluran Bansos Tepat Sasaran‎

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - ‎Kabupaten Manokwari ditetapkan satu dari 32 daerah untuk penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam program digitalisasi administrasi penduduk nasional tahun 2026.
‎
‎Program ini diprioritaskan pemerintah pusat untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial (bansos) di seluruh Indonesia.
‎
‎Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Manokwari, Rustam Efendi, di Manokwari, Jumat (5/12/2025).
‎
Ia menyebut Kabupaten Manokwari termasuk daerah yang diberi kepercayaan untuk mengikuti program IKD setelah pemerintah pusat melihat kesiapan daerah dalam proses digitalisasi layanan kependudukan.
‎
‎“Program IKD ini diterapkan ke 32 daerah yang terpilih, termasuk Kabupaten Manokwari. Kemarin Pak Bupati Hermus Indou sudah tindak lanjut karena Pak Mendagri bilang, 'kalau ada daerah yang tidak respons, maka akan dipindahkan ke daerah lain yang siap,” kata Rustam Efendi.
‎
‎Sebelumnya, uji coba program ini dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur, dan dinilai berhasil sehingga diperluas ke 32 kabupaten/kota lainnya.

Baca juga: Rektor Unipa: Identitas Digital OAP Harus jadi Penguat NKRI dalam Kemajemukan

‎‎Rustam menegaskan digitalisasi identitas penduduk akan memperkuat proses verifikasi penerima bansos agar tidak ada data ganda dan penerima yang tidak berhak.
‎
‎“Nanti penerima bansos benar-benar dipastikan layak menerima, termasuk identitas kependudukannya. Mungkin ada visualisasi, termasuk foto rumah. Semua akan diverifikasi oleh tim yang dibentuk Bupati,” ujar Rustam Efendi.
‎
‎Tim ini juga akan dipantau langsung oleh kementerian terkait dan Satgas pusat.
‎
‎Menurutnya, karena program ini menjadi prioritas nasional, semua kementerian bergerak bersama untuk memastikan keberhasilan pelaksanaannya.
‎
Pelaksanaan IKD di Manokwari melibatkan banyak OPD, ucapnya, karena konsepnya berbasis digital dan memerlukan kemampuan teknis.
‎
‎“Di Kabupaten Manokwari, Disdukcapil bekerja sama dengan Dinsos, Bappeda, Kominfo, dan tim IT. Kita keroyokan karena digitalisasi itu perlu kemampuan khusus,” katanya.
‎
‎Ia mencontohkan bahwa beberapa calon penerima bansos kemungkinan tidak memiliki ponsel Android sehingga dibutuhkan relawan untuk membantu pendaftaran dan verifikasi di lapangan.

Baca juga: Pertama di Tanah Papua, Papua Barat Luncurkan Identitas Kependudukan Digital OAP

‎Tim verifikasi akan turun ke beberapa wilayah yang dinilai berpotensi memiliki penerima bansos berpendapatan rendah.
‎
‎Menurut Rustam, proses verifikasi akan dilakukan secara berlapis mulai dari pendataan, pencocokan data, hingga masa sanggah sebelum keputusan akhir ditetapkan.
‎
‎“Tugas kita memastikan benar-benar tepat sasaran. Yang tidak berhak jangan sampai menerima,” kata Rustam Efendi.
‎
‎Rustam menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan terus melakukan pendampingan hingga program siap dilaksanakan secara penuh.
‎
‎“Ada tim dari pusat yang akan memantau 32 kabupaten itu. Kita tunggu petunjuk teknis lanjutan. Yang jelas, program ini harus berjalan bersama-sama,” ujar Rustam Efendi.
‎

‎