Rektor Unipa: Identitas Digital OAP Harus jadi Penguat NKRI dalam Kemajemukan

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Rektor Universitas Papua (Unipa), Prof. Hugo Warami, menilai peluncuran Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Orang Asli Papua (OAP) sebagai sebuah inovasi yang patut diapresiasi.

Namun, ia meminta agar program ini tetap perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kebersamaan di tanah Papua.

“Itu kita perlu apresiasi, bahwa ada sebuah inisiasi atau inovasi baru. Tetapi sekali lagi, ini perlu dikaji, perlu dicermati secara baik. Yang perlu kita rawat bersama ialah bahwa NKRI adalah bagian kita, yang harus dijaga dalam kemajemukan,” ujar Prof. Hugo Warami, Minggu (23/11/2025).

Hal itu dikatakan Prof. Hugo Warami, merespons peluncuran Identitas Kependudukan Digital (IKD) khusus bagi Orang Asli Papua (OAP) yang pertama kali dilakukan Provinsi Papua Barat.

Diketahui, Program ini diluncurkan Pemerintah Papua Barat bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Khusus, Jumat (21/11/2025).

Baca juga: Pertama di Tanah Papua, Papua Barat Luncurkan Identitas Kependudukan Digital OAP

Menurutnya, di wilayah dengan dominasi OAP hampir 100 persen, kebijakan ini bisa menimbulkan riak-riak kecil yang berpengaruh pada stabilitas keamanan.

Sementara di daerah dengan komposisi OAP dan non-OAP yang lebih berimbang, inovasi tersebut tidak menimbulkan gangguan berarti.

Prof. Hugo mengingatkan agar kebijakan ini tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan yang dapat mengganggu integrasi bangsa.

Ia menekankan pentingnya melihat sisi positif dari IKD OAP dan menjadikannya sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan.

“Mari kita sama-sama melihat inovasi IKD OAP ini, mengambil positifnya, dan menjadikannya sebagai hal yang perlu dipikirkan bersama untuk kepentingan besar yakni menjaga NKRI,” tegasnya.

Ia menambahkan, inovasi IKD OAP memiliki potensi luar biasa, namun juga bisa menimbulkan isu sensitif jika tidak dikelola dengan baik.

“Orang kemudian berhitung-hitung bahwa OAP bisa saja diambang genocide, atau di pihak lain menghitung bahwa ini berpotensi pada disintegrasi maupun kepentingan lain. Karena itu mari kita rawat kebersamaan ini,” pungkas Prof. Hugo Warami.