FMPRP Gelar Long March Peringati Hari HAM Sedunia di Manokwari

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Front Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Papua (FMPRP) menggelar aksi long march memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2025. 

Aksi damai yang digelar pada Rabu (10/12/2025) tersebut berlangsung sejak pukul 07.00 WIT hingga 15.30 WIT.

Massa aksi berkumpul di dua titik, yakni depan Gapura Universitas Papua (Unipa) dan depan Kantor Kelurahan Amban, sebelum berjalan menuju Kantor DPR Papua Barat sebagai lokasi akhir penyampaian aspirasi.

Namun, perjalanan massa terhenti di depan Asrama Mansinam setelah aparat kepolisian melakukan penutupan jalan dari arah Amban menuju Fanindi.

Polisi menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan mencegah kemacetan.

Ketua Forum Independen Mahasiswa, Ronny Wamu, menyayangkan penghadangan tersebut.

Ia menegaskan bahwa aksi FMPRP bersifat damai dan bertujuan menyampaikan aspirasi terkait isu HAM.

“Kami tidak membuat keributan atau anarkis. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi tentang pelanggaran HAM melalui momentum Hari HAM Sedunia,” ujar Ronny.

Baca juga: Hari HAM 2025, Komda PMKRI Papua Barat: "Hentikan Diskriminasi dan Militerisasi di Ruang Sipil"

Ronny menilai penutupan akses jalan membuat aspirasi yang hendak disampaikan tidak tersampaikan sepenuhnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan FMPRP, Ridho Gwijangge, menyampaikan bahwa aksi tersebut juga menjadi ruang refleksi atas sejarah panjang kekerasan di Papua.

Ia mengaitkan peringatan Hari HAM Sedunia dengan perjalanan politik Papua sejak 1961, serta sejumlah peristiwa yang menurutnya berdampak pada masyarakat sipil.

Ridho menyoroti berbagai catatan sejarah, termasuk operasi militer dan peristiwa kekerasan di beberapa wilayah Papua sejak 1960-an hingga era reformasi.

Ia juga mengutip laporan lembaga gereja mengenai dampak sosial yang dialami masyarakat, seperti pengungsian, penyiksaan, dan kriminalisasi anak.

Dalam orasinya, Ridho menyebut bahwa FMPRP memandang akar konflik di Papua berkaitan dengan praktik kolonialisme, militerisasi, dan eksploitasi sumber daya alam.

Menurutnya, penyelesaian persoalan HAM membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh.

Baca juga: Kesbangpol Papua Barat Apresiasi Seminar Peringatan Hari HAM di Unipa