Mahasiswa Yahukimo di Manokwari Tolak Pembangunan Pos-pos Militer dan DOB

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Mahasiswa Yahukimo di Manokwari mendukung demonstrasi Front Mahasiswa Yahukimo se-Indonesia di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Rabu (21/1/2026). 

Dukungan itu disampaikan melalui jumpa pers di kontrakan mahasiswa Yahukimo di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Rabu (21/1/2026) sore.

Aksi di Yahukimo antara lain untuk menolak pembangunan pos-pos militer dan investasi yang dinilai tak berpihak pada masyarakat lokal di Yahukimo.

Mahasiswa menilai Kabupaten Yahukimo sedang dalam situasi darurat operasi militer yang diperparah dengan masuknya investasi secara masif melalui elite-elite politik lokal. 

Mereka juga menolak rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) tanpa mempertimbangkan maraknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Menurut mereka, konflik bersenjata antara TNI/Polri dengan TPNPB-OPM terus meningkat dan berdampak langsung pada warga sipil.

Situasi itu mengganggu aktivitas warga, mulai dari berkebun, berdagang di pasar, hingga mengakses kesehatan.

Baca juga: 6 Bulan Terakhir Aksi KKB di Yahukimo Tewaskan 34 Orang, Guru Melani Turut Jadi Korban

Koordinator lapangan mahasiswa Yahukimo di Manokwari, Roni Mirin, menyatakan terjadi rangkaian penyisiran dan penangkapan oleh aparat keamanan sejak 2023.

Menurutnya, aparat kerap mencurigai warga sipil dengan ciri fisik tertentu. 

Padahal ciri-ciri tersebut, ucapnya, merupakan identitas budaya yang harus dipertahankan.

Ia memaparkan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Yahukimo sejak 2021.

Antara lain penembakan terhadap Perianus Asso dalam aksi pembebasan Victor Yeimo pada 16 Agustus 2021. Pelakunya belum diungkap.

Pada November 2021, terjadi penembakan warga sipil Uakhere Heluka di Distrik Suru-Suru.

Pada 15 Maret 2022, dalam aksi penolakan otonomi khusus, dua warga sipil dilaporkan tertembak, Yakob Deall dan Erson Weipsa.

Kontak senjata yang terus terjadi, ucapnya, mengakibatkan pengungsian di sejumlah distrik antara lain Amuma, Suru-Suru, Angguruk, Obio, Pasema, Musaik, Silimo, Wusamo, dan Soloikma. 

Ia mengatakan dari wilayah tersebut, tercatat 169 kepala keluarga atau 674 jiwa mengungsi.

Rumah-rumah terbakar dan ternak mereka mati akibat konflik.

Ada insiden granat bom di pinggiran Sungai Braza pada 14 September 2023 yang menewaskan lima warga sipil.

Baca juga: Detik-detik KKB Lipet Sobolim Dilumpuhkan Aparat, Sempat Lukai 2 Warga di Yahukimo

Ia juga menyoroti dugaan pelanggaran HAM terhadap tenaga kesehatan dan penyelenggara pemilu yang belum dituntaskan secara hukum.

Senior mahasiswa Yahukimo, Roy, menambahkan pengungsi pada Agustus 2025 mencapai 1.890 orang, meninggalkan 227 rumah di wilayah konflik. 

Mereka berasal dari Distrik Sumo, Endomen, Duram, Sela, dan Korupun, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan bayi.

Roy juga menyoroti meningkatnya angka kematian di lokasi pengungsian akibat minimnya akses layanan kesehatan.

"Beberapa warga, termasuk ibu bernama Humuin dan anak berusia 5 tahun, Ashepia Yalak, dilaporkan meninggal karena keterbatasan penanganan medis," katanya.

Karena itu, mahasiswa Yahokimo menyerukan kepada Dewan Gereja dan Persekutuan Gereja-gereja di Yahukimo agar turut mengawasi dan melindungi hak-hak dasar masyarakat.

"Gereja harus terus menyuarakan pelanggaran HAM hingga ke tingkat sinode dan pemangku kepentingan yang lebih tinggi," ucap Roy.

Mahasiswa pun membacakan 25 poin pernyataan sikap yang berisi tuntutan kepada pemerintah dan aparat keamanan.

Antara lain penghentian pemekaran wilayah, proyek perkebunan sawit, dan pertambangan.

Tuntutan lain adalah penghentian pendropan militer, penarikan aparat dari pemukiman warga, dan pemulihan hak-hak pengungsi.