Kanwil Kemenkum Pabar
Tim Supervisi Ingatkan Kemenkum Pabar Hati-hati Susun Belanja Modal
Pembahasan dan diskusi pada hari kedua fokus pada pendalaman perincian usulan belanja modal dan belanja sewa tahun anggaran 2027.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papuabarat/foto/bank/originals/Supervisi-Usulan-Belanja-Modal-dan-Belanja-Sewa-Tahun-Anggaran-2027.jpg)
TRIBUNPAPUABARAT.COM - Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum, Rahmi Widhiyanti, meminta kantor wilayah (kanwil) hati-hati soal belanja modal, terutama saat akan merevisi anggaran.
Rahmi mengingatkan satuan kerja agar konsisten merencanakan dan merealisasikan belanja modal.
Pernyataan itu disampaikan dalam "Supervisi Usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa Tahun Anggaran 2027 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar)", Kamis (26/2/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Wisma Pengayoman, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Saat itu, Rahmi Widhiyanti didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Anggaran, Lisca Presylia Walujo, beserta tim Supervisi Biro Perencanaan dan Organisasi serta tim Biro Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.
Dari Kanwil Kemenkum Pabar, hadir Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Dwi Kristika Rohana, bersama anggota tim Kerja Program dan Pelaporan serta Operator BMN.
Pembahasan dan diskusi pada hari kedua fokus pada pendalaman perincian usulan belanja modal dan belanja sewa tahun anggaran 2027.
Rahmi mengingatkan tiap usulan harus benar-benar dipertimbangkan secara matang agar tidak sia-sia dan menimbulkan permasalahan pada masa depan.
Baca juga: Ikut Kegiatan Supervisi, Kemenkum Pabar Matangkan Usulan Belanja 2027
Realisasi anggaran pun jangan ditunda, ucapnya, jika dana sudah tersedia.
"Segera dibelanjakan, jangan menunda karena kita tidak tahu apakah ke depan akan tetap diberikan atau tidak," kata Rahmi Widhiyanti.
Semakin lama belanja direalisasikan, potensi temuan dalam pemeriksaan juga semakin besar.
Rahmi menekankan bahwa semua usulan harus benar-benar prioritas dan kebutuhan riil di daerah sehingga tidak akan ada revisi.
Seluruh proses pengelolaan anggaran telah berbasis sistem sehingga setiap tahapan harus dilakukan dengan cermat dan akuntabel.
Ia berharap kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Kanwil Kemenkum Pabar semakin baik dari waktu ke waktu.
Pada kesempatan yang sama, Dwi Kristika berkasih atas arahan, bimbingan, dan pendampingan Tim Supervisi sehingga finalisasi usulan lancar.
Rangkaian kegiatan pada hari itu diitutup dengan penandatanganan Berita Acara hasil reviu usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa TA 2027 antara Tim Kanwil Kemenkum Pabar dan Tim Supervisi.
| Kakanwil Kemenkum Papua Barat Pimpin Sumpah PNS dan Pengangkatan Jabatan Fungsional |
|
|---|
| RUU Desain Industri Hadirkan Kepastian Hukum dan Akses Pembiayaan |
|
|---|
| Supratman Andi Agtas Resmikan 2.025 Posbankum di Papua Barat dan Papua Barat Daya |
|
|---|
| Kemenkum Papua Barat Dorong Perlindungan Karya Mahasiswa Lewat Edukasi HKI |
|
|---|
| Kemenkum Papua Barat Gandeng Tiga Perguruan Tinggi Perkuat Perlindungan HKI |
|
|---|