Komisi A DPRK Yalimo Dukung Aspirasi Mahasiswa Tolak DOB Distrik Benawa

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yalimo, Simson Walilo, menyatakan dukungan terhadap aspirasi mahasiswa, masyarakat, dan pemuda yang menolak wacana pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) di Distrik Benawa.

Pernyataan tersebut disampaikan Simson Walilo melalui pesan tertulis kepada Tribunpapuabarat.com, Minggu (22/3/2026). 

Ia menegaskan bahwa secara kelembagaan, Komisi A DPRK Yalimo belum menerima informasi resmi terkait rencana pembentukan CDOB tersebut.

“Secara lembaga dari komisi kami belum ada informasi. Namun secara pribadi, saya berpandangan bahwa sebaiknya kita kembangkan distrik definitif terlebih dahulu sebagai syarat, baru kemudian berbicara soal pembentukan daerah otonomi baru,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar wacana pemekaran tidak dilakukan secara tergesa-gesa karena berpotensi merugikan masyarakat, khususnya di Distrik Benawa dan Kabupaten Yalimo secara umum.

“Kalau dipaksakan, bisa membawa dampak buruk seperti masuknya transmigrasi dan berbagai program pembangunan nasional yang belum tentu siap dihadapi. Sementara sumber daya manusia di daerah ini juga masih sangat terbatas,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut justru berpotensi membuka peluang bagi pihak luar untuk lebih mendominasi, sehingga masyarakat asli bisa terpinggirkan.

Baca juga: Mahasiswa Yalimo di Manokwari Tolak Calon DOB Benawa, Minta Pemerintah Cabut SK

Proses yang Tidak Transparan

Lebih lanjut, ia menyoroti mekanisme pengambilan keputusan terkait wacana CDOB yang dinilai tidak melalui prosedur kelembagaan yang semestinya.

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, DPRK Yalimo khususnya Komisi A belum menerima surat resmi maupun undangan terkait pembahasan pembentukan CDOB Benawa.

“Kalau ada keputusan atau rekomendasi dari DPRK, seharusnya melalui rapat resmi atau pleno dan diketahui semua anggota. Tapi ini tidak ada keterbukaan,” tegasnya.

Ia bahkan menyebut sebagian besar anggota DPRK Yalimo tidak menyetujui rencana pemekaran tersebut.

“Hampir 99 persen anggota DPRK tidak sepakat,” ungkapnya.

Sebagai wakil rakyat, pihaknya mengaku telah menerima banyak keluhan dari masyarakat, pemuda, dan mahasiswa terkait rencana tersebut.

“Kami melihat dari sisi potensi, justru masyarakat akan dirugikan. SDM masih kurang, sementara sumber daya alam melimpah dan wilayahnya strategis,” katanya.