Sekda Papua Barat Ali Baham Temongmere: Hati-hati Kelola Uang

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, Ali Baham Temongmere, mengingatkan pengelola uang daerah hati-hati untuk mengelola uang.

Pernyataan itu disampaikan ketika Tribun memintai pendapatnya tentang dugaan penyelewengan bantuan biaya hidup penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

"Cari uang susah, tetapi kelola uang juga susah. Uang sudah ada, yang kelola juga tergantung mentalitas," katanya seusai mengikuti Kongres I Perhimpunan Alumni Jayapura Papua Barat di Oriestom Bay Hotel Manokwari, Sabtu (30/8/2025).

Kasus beasiswa ADiK di Kabupaten Fakfak menyeret oknum berinisial R di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

Ia diduga menggelapkan bantuan biaya hidup penerima beasiswa ADiK yang nilainya ditaksir Rp 400 juta. 

Ali Baham enggan mengomentari secara langsung masalah beasiswa ADik di Kabupaten Fakfak.

Ia hanya mengingatkan untuk setiap pengelola uang di pemerintah daerah untuk hati-hati melaksanakan tugas.

Baca juga: Bupati Manokwari Instruksikan Pembatasan Belajar di Sekolah demi Keselamatan Siswa

"Belajar memegang dan mengelola uang itu berat. Di setiap hal, pasti ada ujiannya. Jadi, hati-hati juga," kata Ali Baham Temongmere.

Menurutnya, penyalahgunaan dana beasiswa ADik membuat anak-anak Papua Barat di beberapa perguruan tinggi tidak mendapat kiriman biaya.

"Kalau ada kasus seperti itu, dia harus cari uang ganti. Kalau tidak, proses hukum silakan saja. Tapi, saya tidak mau mencampuri terlalu dalam (kasus yang di Fakfak)," ujar Ali Baham Temongmere.

Mengutip laman resmi Kemdiktisaintek, beasiswa ADik adalah intervensi kebijakan pendidikan yang afirmatif dalam bentuk bantuan pemerintah, termasuk untuk mahasiswa asal Papua dan Papua Barat.

Tujuannya untuk memberikan kesempatan belajar bagi mahasiswa karena yang mengalami kesulitan akses pendidikan tinggi.

Melalui beasiswa ADik, pemerintah memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa asal Papua dan Pupua Barat melalui skema bantuan afirmasi secara penuh baik terkait seleksi maupun pembiayaan. 

Khusus untuk masalah yang melibatkan oknum R di Disdikpora Fakfak, Kejari Fakfak meminta keterangan dari Plt Kadisdikpora, Mansur Ali, pada pekan ketiga Agustus 2025.