BEM dan Amnesty Unipa Gelar Tong Pu SEHAM, Komitmen Pendidikan HAM di Papua

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Papua (Unipa) melalui Kementerian Hukum dan HAM bersama Amnesty Unipa menggelar Seminar Tong Pu Sekolah Hak Asasi Manusia (Tong Pu SEHAM) untuk memperingati Hari HAM Sedunia, Rabu (10/12/2025). 

Acara yang berlangsung di Aula Fakultas Pertanian Unipa itu dihadiri berbagai organisasi kepemudaan serta kelompok masyarakat sipil di Manokwari.

Tong Pu SEHAM adalah bagian dari rangkaian kegiatan Satu Tahun BEM UNIPA Bersuara dengan moto pro humanitate scientia (ilmu untuk kemanusiaan).

Kegiatan ini menghadirkan pemantik berasal dari Akademisi UNIPA Makarius Bajari dan aktivis perempuan Risna Hassanudin serta perwakilan pemerintah dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat, Reinhard Calvin Maniagasi.

Dalam paparanya, Makarius menyoroti pelanggaran HAM masa lalu yang belum tuntas serta dampaknya yang masih terasa dan berulang di berbagai wilayah Papua.

Sementara itu, Risna mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan Papua, termasuk dampak kebijakan pembangunan yang dinilai kerap mengabaikan hak perempuan di wilayah pesisir dan pedalaman.

Reinhard menyoroti persoalan kemanusiaan di wilayah konflik seperti di Bintuni serta menerapkan kebijakan strategis pemerintah dalam penanganan. 

Baca juga: Hari HAM 2025, Komda PMKRI Papua Barat: "Hentikan Diskriminasi dan Militerisasi di Ruang Sipil"

Kesbangpol juga menyampaikan komitmen untuk tetap membuka ruang aspirasi bagi kelompok masyarakat yang menyuarakan kepentingan publik melalui demonstrasi.

Menteri Hukum dan HAM BEM UNIPA sekaligus Koordinator Amnesty Unipa, Paskalis Haluk, menyebut Tong Pu SEHAM berjalan sejak 2024 sebagai ruang belajar alternatif bagi mahasiswa.

Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman kritis tentang nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip HAM, serta praktik advokasi sosial. 

Selain materi teori, peserta juga mengikuti praktik lapangan berupa dialog, studi kasus, simulasi advokasi, dan interaksi dengan korban pelanggaran HAM.

"Sejak pertama kali digagas, program ini menjadi wadah pembentukan kesadaran moral dan kepekaan mahasiswa terhadap persoalan kemanusiaan di Tanah Papua," ujar Paskalis Haluk.

Dalam momentum Hari HAM Sedunia, ia memaparkan bahwa situasi HAM di Papua masih memprihatinkan.

Katanya, mengutip laporan Komnas HAM Papua, periode Januari–Juni 2024 mencatat 68 korban kekerasan, dengan warga sipil sebagai kelompok paling rentan, disusul aparat keamanan dan TPNPB–OPM.

Baca juga: IKASWARA Dukung Polisi Usut Tuntas Kematian ART di Manokwari: Ada Dugaan Pelanggaran HAM