DPR Papua Barat Buka Akses KPK Awasi Dana Otsus di Daerah

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI -  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat menyatakan dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.

Langkah ini dinilai penting agar dana triliunan rupiah tersebut benar-benar menyentuh kepentingan Orang Asli Papua (OAP).  

Wakil Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Agustinus Orosomna, menegaskan bahwa KPK dapat menjalin kerja sama dengan DPR dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam melakukan pengawasan ketat.  

“Kami mendukung KPK untuk terlibat langsung dalam pengawasan Dana Otsus. Tujuannya agar dana ini benar-benar menyentuh OAP dan tidak disalahgunakan,” ujar Orosomna di Teluk Bintuni, Kamis (15/1/2025).  

Baca juga: Wakil Presiden: Papua Bukan Tempat Pengasingan, Kawal Ketat Dana Otsus

Menurutnya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Otsus tahun 2001, masih ada sebagian masyarakat Papua yang menolak karena merasa program tersebut belum sepenuhnya mengangkat harkat dan martabat OAP.  

Agustinus menilai persoalan ini bukan semata kesalahan pemerintah pusat, melainkan lebih pada perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah yang belum tepat sasaran.  

Ia menambahkan, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki pengelolaan Dana Otsus.

Dengan kerja keras dan sinergi antar lembaga negara, dana tersebut diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan OAP sekaligus meminimalisir konflik di Tanah Papua.  

“Saya yakin dengan kerja sama yang sungguh-sungguh, kedamaian yang sesungguhnya bisa terwujud di Papua,” pungkasnya.