Senin, 1 Juni 2026

Papua Barat

Mudasir Bogra Respons Paul Finsen Mayor: Kritik Korektif Perlu, Tapi Anak Papua Harus Bersatu

Kalau ada sorotan tentang kinerja MRP maupun DPR Otsus, itu bagian dari kritik yang korektif. Kritik tersebut akan menjadi evaluasi internal kami

Tayang:
Penulis: Arfat Jempot | Editor: Hans Arnold Kapisa
zoom-inlihat foto Mudasir Bogra Respons Paul Finsen Mayor: Kritik Korektif Perlu, Tapi Anak Papua Harus Bersatu
Tribunpapuabarat.com/Arfat Jempot
DPR PAPUA BARAT - Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Mudasir Bogra, diwawancarai media di Kaimana, Jumat (6/3/2026) 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA - Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Mudasir Bogra, menegaskan bahwa lembaga kultural Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR jalur pengangkatan (Otsus) merupakan bagian [yang tidak terpisahkan] dari Undang-undang Otsus itu sendiri.

Ditegaskan Mudasir Bogra, merespons permintaan Anggota DPD RI, Paul Finsen Mayor, agar MRP dan DPR Otsus dibubarkan.

“Kalau ada sorotan tentang kinerja MRP maupun DPR Otsus, itu bagian dari kritik yang korektif. Kritik tersebut akan menjadi evaluasi internal bagi kami untuk berbenah diri dan memaksimalkan kinerja,” ujar Mudasir Bogra di Kaimana, Jumat (6/3/2026).

Namun Mudasir menilai terlalu naif jika sesama tokoh Papua saling menyerang.

Menurutnya, seharusnya semua pihak duduk bersama dalam satu forum untuk membicarakan masa depan Papua.

“Seharusnya kita evaluasi tanggung jawab masing-masing, baik DPR, MRP, maupun DPD sebagai perwakilan Papua di Senayan,” katanya.

Baca juga: Judson Waprak Tanggapi Kritik Pembubaran MRP, Senator PFM: Tak Ada Klarifikasi

Putra asli Teluk Arguni, Kaimana ini menegaskan, wacana pembubaran MRP sama dengan menolak Undang-undang Otsus.

Ia menilai revisi terhadap Undang-undang Otsus lebih tepat dilakukan.

Selain itu, Mudasir menjelaskan bahwa DPR Otsus atau jalur pengangkatan merupakan bentuk perhatian negara untuk menjamin hak-hak politik orang Papua.

“Karena Papua tidak memiliki partai lokal, mekanisme pengangkatan menjadi ruang bagi anak-anak asli Papua untuk berkompetisi di parlemen. Tanpa itu, kita akan terus termarjinalkan,” jelas mantan Kepala Distrik Teluk Arguni tersebut.

Menurutnya, hasil pemilu legislatif beberapa periode terakhir menunjukkan dominasi anggota DPR dari kalangan non-Papua.

Karena itu, mekanisme pengangkatan dianggap penting untuk memastikan keterwakilan orang asli Papua di lembaga legislatif daerah.

“Kritik terhadap kinerja kami tetap diperlukan, dan kami tidak anti kritik.

Namun jangan sampai sesama anak Papua berbenturan, sehingga orang lain justru bersorak melihat kegagalan kita,” tegas Mudasir Bogra.

 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved