MPRB: Mari Cari Solusi Agar Perempuan Papua 'Bisa Berdiri di Kaki Sendiri'

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Kelompok Kerja (Pokja) Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menggelar diskusi tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan asli Papua di Indayana Hotel Awarepi, Distrik Bintuni, Teluk Bintuni, Jumat (13/12/2025).

Peserta diskusinya terdiri dari anggota MRPB, tiga instansi yang membidangi pemberdayaan di Teluk Bintuni, dan sejumlah organisasi perempuan.

Ketiiga instansi tersebut ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM; serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Wakil Ketua Pokja Perempuan MRPB, Theres Ateta, memaparkan empat isu strategis perempuan di bidang pemerintahan, politik, ekonomi, dan adat.

Di bidang pemerintahan,  forum mengangkat keterwakilan perempuan asli Tujuh Suku Teluk Bintuni di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Menurut Theres Ateta, jumlah perempuan asal Tanah Sisar Matiti masih kurang di birokrasi dan lembaga legislatif.

Baca juga: Pemuda Tujuh Suku Desak Pemkab Teluk Bintuni Tutup Tempat Penjualan Miras

Khususnya di DPRK Teluk Bintuni, perwakilan perempuan hanya satu. Itupun berasal dari jalur pengangkatan.

“Keterwakilan perempuan di DPRK 30 persen itu cuma sebagai persyaratan. Tidak pernah 30 persen itu digolkan sampai jadi adanya 30 persen."

Setiap partai sama begitu. Untung jalur pengangkatan itu ada sehingga ada keterwakilan perempuan Papua di situ,” kata Theres Ateta.

Kekurangan perwakilan perempuan di pemerintahan dan politik, ucapnya, berpengaruh terhadap perhatian bagi perempuan Papua.

Di bidang ekonomi, forum mengakui banyak pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun instansi lain untuk pemberdayaan perempuan. 

Namun, belum dibarengi dengan pendampingan yang intens dalam mengembangkan usaha-usaha perempuan asli Papua.

Baca juga: Pemkab dan DPRK Teluk Bintuni Terbitkan 6 Perda Baru, Ada Soal Penanggulangan Kemiskinan

"Kita sama-sama cari solusi supaya perempuan Papua diberdayakan sampai bisa berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Theres Ateta.

Di bidang adat, posisi laki-laki masih dominan meskipun perempuan juga adalah pelaku dalam masyarakat adat. 

“Dalam hal masyarakat adat, perempuan Papua tidak lepas dari menjaga hutan, menjaga tanah, dan melahirkan manusia Papua,” katanya.

Karena itu, ucapnya, suara perempuan pun patut didengar.