DPRK Teluk Bintuni: Proyek Jembatan Obiye Mangkrak 5 Tahun, Dinas PUPR Kerja Apa?

Ringkasan Berita:

• Proyek Jembatan Obiye di Distrik Wamesa sudah berlangsung lebih dari lima tahun namun tak kunjung rampung, menimbulkan keresahan masyarakat.
• Jembatan ini merupakan satu-satunya jalur penghubung Kampung Idoor ke fasilitas penting seperti Puskesmas dan sekolah.
• Anggota DPRK Korneles Waney menyoroti lemahnya komitmen pemerintah daerah dan mendesak Dinas PUPR segera melanjutkan tahapan pembangunan agar kebutuhan masyarakat tidak terus diabaikan.

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Bintuni melontarkan kritik keras terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), atas mangkraknya pembangunan Jembatan Obiye di Distrik Wamesa.

Kritik disampaikan anggota Fraksi Otsus DPRK Teluk Bintuni, Korneles Waney, atas proyek yang disebut sudah berjalan lebih dari lima tahun itu.

"Lima tahun proyek jembatan Obiye tidak selesai-selesai dan itu menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat," tegasnya kepada media di Teluk Bintuni, Selasa (26/5/2026).

Menurut Korneles, jembatan tersebut bukan sekadar infrastruktur biasa, melainkan akses vital yang menghubungkan Kampung Idoor dengan Puskesmas Wamesa, SMP YPK Bethel Idoor, serta Kantor Distrik Wamesa.

“Keterlambatan ini jelas menghambat mobilitas warga dan mengganggu pelayanan publik. Pemerintah daerah (dinas PUPR) seakan menutup mata terhadap kebutuhan mendesak masyarakat,” tegasnya lagi.

Baca juga: Pemda Teluk Bintuni Belum Bayar 200 Kontraktor, Ketua DPRK Warning TPAD Soal Beban Hutang

Ia menilai, kelalaian pemerintah dalam menyelesaikan proyek ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap pembangunan daerah.

“Entah apa masalahnya, yang jelas rakyat tidak boleh terus menjadi korban," ujarnya.

Sesuai fungsi dan kewenangannya, DPRK menuntut agar tahapan lanjutan segera dikerjakan.

"Jangan biarkan jembatan ini menjadi monumen kegagalan birokrasi,” ujarnya dengan nada tajam.

Korneles menekankan bahwa keberadaan Jembatan Obiye sangat penting untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan memperlancar akses transportasi masyarakat.

Ia mendesak agar segala kendala teknis maupun administratif segera diselesaikan, karena penundaan lebih lanjut hanya akan memperburuk kondisi sosial ekonomi warga Distrik Wamesa.

Publik kini menunggu langkah nyata pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa pembangunan bukan sekadar janji politik, melainkan kewajiban yang harus dituntaskan.

Disclaimer: Hingga berita ini diturunkan, Tribunpapuabarat.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Dinas PUPR maupun pihak ketiga yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.