Banyak Usulan Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus dalam Tangani Pandemi

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Banyaknya desakan agar pemerintahmemberlakukan karantina wilayah total atau lockdown menyusul lonjakan kasus Covid-19 dinilai sebagai hal yang wajar oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

Kendati demikian, Ngabalin menyebut, pemerintah di bawah komando Presiden Joko Widodo memiliki pertimbangan khusus dalam memutuskan kebijakan terkait pandemi Covid-19.

Terlebih, kata Ngabalin, pemerintah sudah memiliki pengalaman soal penanganan pandemi. 

Pasalnya pandemi Covid-19 sudah berlangsung lebih dari satu tahun.

Baca juga: Viral Pria Tantang Pegang Mayat Pasien Covid-19, Kini Ditangkap Polisi karena Dianggap Provokasi

"Normal saja, tingkat kekhawatiran pihak-pihak yang mengusulkan untuk lockdown normal saja. Tapi kita kan sudah punya pengalaman," kata Ngabalin kepada Kompas.com, Minggu (20/6/2021).

Ngabalin mengatakan, melonjaknya kasus Covid-19 saat ini tidak sedahsyat awal-awal pandemi berlangsung.

Saat awal pandemi, kata dia, pemerintah tidak memiliki pengalaman dan masih meraba mekanisme penanganan yang tepat.

"Tapi Bapak Presiden dengan tepat memilih untuk tidak melaksanakan lockdown tetapi pembatasan sosial berskala besar (PSBB)," kata dia.

Ngabalin menuturkan, dengan kondisi saat ini, siapa pun bisa mengusulkan agar pemerintah memberlakukan lockdown.

Namun, usulan tersebut tak lantas diterapkan pemerintah. 

Baca juga: Sebut Covid-19 Varian Delta Lebih Bahaya, IDI: Mulanya Gejala Ringan tapi Perburukannya Lebih Cepat

Ngabalin memastikan, dalam mengeluarkan kebijakan terkait pandemi Covid-19, Presiden tidak berdiri sendiri. Jokowi, kata dia, pasti mengundang banyak ahali untuk berdiskusi. 

"Beliau selalu meminta pandangan, masukan, diskusi dengan para epidemiologi sehingga beliau mengerti untuk mengambil keputusan yang tepat demi kepentingan orang banyak," kata dia.

Lebih lanjut Ngabalin mengatakan, melonjaknya kasus Covid-19 juga merupakan bukti bahwa masyarakat tidak mematuhi imbauan atau instruksi pemerintah.

Padahal, kata dia, pemerintah telah berulang kali mengingatkan seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah pun melarang masyarakat mudik saat Lebaran untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Tapi masih saja terus menerus seperti ini. Inilah akibat yang harus ditanggung. Ini tidak bisa cuma pemerintah harus tanggung bersama-sama," kata dia.