Kerusuhan di Yalimo Papua, Aparat Diduga Salah Antisipasi hingga Warga Ketakutan dan Mengungsi

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Protes putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi kepesertaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Erdi Dabi-Jhon Wilil berujung ricuh.

Massa diduga pendukung pasangan tersebut membakar setidaknya 8 kantor pemerintahan di Kabupaten Yalimo, Papua, Selasa (29/6/2021).

Selain membakar kantor, massa juga memblokade sejumlah jalan.

Baca juga: 4 Fakta Kerusuhan di Yalimo Papua: Kapolda Papua Kirim 2 SST Brimob hingga Duduk Perkara

Untuk kantor yang menjadi sasaran amukan massa adalah Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kantor BPMK, Kantor Dinas Perhubungan, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor DPRD, Kantor Gakkumdu, dan Bank Papua.

Menanggapi kondisi itu, Polda Papua langsung mengerahkan anggotanya ke lokasi.

"Besok juga kami pihak kepolisian akan mengirimkan pasukan sebanyak 2 SST untuk membantu Polres melakukan antisipasi kejadian serupa yang akan berulang," ujar Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri di Jayapura, Selasa (29/6/2021).

Diduga Salah Antisipasi

Fakhiri mengakui, kericuhan terjadi karena diduga aparat salah mengantisipasi.

Menurut dia, dari hasil evaluasi, aparat keamanan awalnya yakin pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil akan dimenangkan MK.

Namun, kenyataan di lapangan putusan MK memicu reaksi massa yang berlebihan.

"Kapolres begitu percaya tidak akan ada masalah sehingga dia mengembalikan BKO yang ada di Yalimo. Dengan itu, jumlah personel keamanan yang tinggal di sana, personel Polres berjumlah 40 orang, di tambah TNI dari koramil 50, Pamrawan 751 13 orang," ujar Fakhiri, di Jayapura, Selasa.

Baca juga: Buntut Kerusuhan di Yalimo, Kapolda Papua Bakal Kirim 2 SST Brimob untuk Antisipasi Kejadian Serupa

Warga Pilih Mengungsi

Sementara itu, pasca-kerusuhan tersebut, sejumlah warga memilih mengungsi karean takut.

Warga untuk sementara mengungsi di sejumlah kantor polisi dan tempat lainnya.