7 Poin Penting Perubahan Kedua UU Otsus Papua yang Telah Disahkan DPR
Revisi kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua telah resmi disahkan oleh DPR.
lihat foto
Secara khusus, Pansus memberikan penekanan agar lembaga kesekretariatan badan khusus itu ada di Papua.
Komarudin berpendapat, hal ini juga merupakan simbol menghadirkan Istana di Papua, sebagaimana dicita-citakan Presiden Joko Widodo.
Poin keenam yaitu terkait pemekaran provinsi di Papua, Pansus dan Pemerintah menyepakati bahwa pemekaran provinsi di Papua selain dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP, juga dapat dilakukan oleh pemerintah dan DPR.
Pemerintah dan DPR juga dapat melakukan pemekaran provinsi tersebut tanpa melalui tahapan daerah persiapan.
Baca juga: Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Otsus Papua Berjalan Nantinya
"Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat Papua dan memberikan jaminan dan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian dan sosial budaya," jelasnya.
Poin ketujuh yaitu terkait peraturan pelaksanaan dari UU Otsus Papua yang terbaru. Ia menekankan bahwa RUU ini bercermin dari realisasi peraturan pelaksanaan UU yang lama, selalu terlambat.
Bahkan, lanjut Komarudin, ada realisasi peraturan pelaksaan yang belum terbentuk hingga sampai saat ini.
"Maka Pansus DPR bersama-sama pemerintah berkomitmen menghadirkan peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) paling lambat 90 hari kerja dan bagi Perdasi diberi waktu satu tahun," tuturnya.
Lebih lanjut, sebagai bentuk komitmen DPR atas pelaksanaan UU Otsus Papua, maka DPR dan pemerintah melakukan sebuah terobosan hukum dengan mengatur bahwa penyusunan PP dikonsultasikan dengan DPR, DPD, dan Pemerintah Daerah tiap provinsi di Papua. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Disahkan DPR, Berikut 7 Poin Penting Perubahan Kedua UU Otsus Papua
