UU Baru Disahkan, Dana Otsus Papua Naik Jadi 2,25 Persen

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Revisi Undang-undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui rapat paripurna, Kamis (15/7/2021).

Melihat isi draf RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, ada perubahan salah satunya dana otonomi khusus yang mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen.

Sebelumnya, pada UU yang lama, dana otonomi khusus Papua yaitu 2 persen.

Namun, setelah direvisi, dinaikkan menjadi 2,25 persen.

"Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional," demikian bunyi Pasal 34 ayat (3) huruf e dalam draf RUU yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Amnesty International Nilai RUU Otsus Papua dan Papua Barat Belum Berikan Jaminan Perlindungan

Kenaikan dana itu akan ditujukan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik di Papua.

Kemudian, dana Otsus naik juga untuk peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat, dan hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikutnya, pada poin 2 huruf e berbunyi, penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25 persen dari plafon DAU nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit 30 persen untuk belanja pendidikan, dan 20 persen untuk belanja kesehatan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RUU Otsus Papua Komarudin Watubun menjelaskan, hal itu merupakan tata kelola baru bagi penggunaan dana otsus.

Baca juga: 7 Poin Penting Perubahan Kedua UU Otsus Papua yang Telah Disahkan DPR

Hal ini menurut dia, menunjukkan bahwa RUU Otsus Papua bukan semata-mata mengenai besaran dana otsus.

"Namun, RUU ini telah memperkenalkan sebuah tata kelola baru bagi penggunaan dana otsus," ujarnya dalam rapat paripurna, Kamis.

Komarudin menjabarkan, tata kelola baru itu terdiri dari pencairan dana otsus yang dilakukan melalui dua skema yakni penerimaan umum dan penerimaan yang berbasiskan kinerja pelaksanaan.

"Penerimaan berbasiskan kinerja pelaksanaan ini mengatur bahwa sebesar minimal 30 persen dialokasikan untuk pendidikan, dan 20 persen untuk kesehatan. Aturan ini merupakan sebuah skema baru yang diharapkan mampu meningkatkan pendidikan dan kesehatan di Papua, yang pada akhirnya akan mensejahterakan orang asli Papua," jelas Komarudin.

Selanjutnya, pada Pasal 34 ayat (3) huruf f dijelaskan bahwa dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan DPR dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran.

Baca juga: Tak Ditemui MRPB, Massa Aksi Tolak Otsus di Manokwari Ancam akan Kembali ke Jalan

Dana tambahan itu, ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.