Menunggak Satu Bulan, PLN Segel Kantor Disdukcapil Kota Sorong, Pelayanan Masyarakat Terganggu

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong disegel karena tidak membayar tagihan

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Jefri Susetio
istimewa
DISEGEL: Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyegel kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sorong. Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat terganggu 

Laporan wartawan TribunPapuaBarat.com, Petrus Bolly Lamak

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyegel kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sorong, Papua Barat

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sorong, Onesimus Assem membenarkan adanya penyegelan tersebut. 

Akibat dari penyegelan tersebut karena Disdukcapil satu bulan menunggak bayar listrik. 

Baca juga: Jaringan Komunikasi Masih Mahal di Manokwari Selatan, 22 BTS Non 3T akan Dibangun

Baca juga: Pemda Manokwari Selatan Persilahkan Operator Seluler Berinvestasi, Begini Penjelasannya

"Dampaknya pelayanan dokumen kependudukan lumpuh total. Kami sampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Sorong atas ketidaknyamanan ini," katanya kepada TribunPapuaBarat.com, Kamis (23/6/2022). 

Adapun tunggakan listrik di kantor Disdukcapil mencapai Rp 2,1 juta. 

"Saya bersama pegawai akhirnya rapat. Satu petugas senior berkenan melunasi tunggakan pakai uang peribadi," ujarnya. 

Ia mengklaim sudah enam bulan membayar tagihan listrik menggunakan uang pribadinya. Sebab, Pemko Sorong belum berikan dana ke Disdukcapil Kota Sorong.  

Baca juga: Tidak Ada Korban Jiwa, Seluruh Korban Jatuhnya Pesawat Susi Air Dirawat di RSUD Timika

Baca juga: INFO Terbaru Kecelakaan Pesawat Susi Air, Alhamdulillah Seluruh Penumpang Dikabarkan Selamat

Meski begitu, ia mengklaim sudah melengkapi untuk pencarian dana pembayaran tagihan listrik maupun keperluan operasional kantor. 

"Jangan tanya kenapa uang tidak ada, kami sudah minta ke Pak Wali Kota tapi tidak ada jawaban," katanya. 

Dampak dari penyegelan PLN ratusan dokumen warga tidak bisa terlayani dan aktivitas pelayanan kepada masyarakat terganggu. 

"Kemarin aktifitas layanan kependudukan tidak berjalan. Sekitar 200 dokumen yang terhambat," kata Onesimus.

(*) 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved