Pemuda Puncak Jaya Tolak Gabung Papua Tengah, Sebut Lebih Dekat ke Wamena: Masyarakat Bisa Menderita

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Tokoh pemuda Kabupaten Puncak Jaya, Papua menolak wilayahnya dimasukkan ke dalam Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah.

Menurut tokoh pemuda tersebut, Kabupaten Puncak Jaya secara geografis lebih dekat ke Wamena yang merupakan ibu kota DOB Papua Pegunungan daripada Nabire yang adalah ibu kota DOB Papua Tengah.

Jika Kabupaten Puncak Jaya dipaksakan masuk DOB Papua Tengah, ia mengatakan, hal ini bisa berdampak pada masyarakat.

Baca juga: MRP Minta Pemerintah Selamatkan Pengusaha OAP: Adanya DOB Kita Orang Papua Harus Kuat

Minta Gabung ke DOB Papua Pegunungan

Pro dan kontra masih mewarnai pembagian wilayah 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pascapengesahan Undang-undang (UU) DOB.

Termasuk yang disampaikan tokoh pemuda Kabupaten Puncak Jaya yang menolak bergabung ke Provinsi Papua Tengah dengan alasan secara geografis dan infrastruktur lebih dekat dan siap ke Provinsi Papua Pegunungan.

Hal itu disampaikan tokoh pemuda Kabupaten Puncak Jaya, Yoti Gire kepada Tribun-Papua.com, di Jayapura, Jumat (8/7/2022). Menurutnya, alasan penolakan itu lebih berdasarkan pertimbangan letak goegrafis Kabupaten Puncak.

"Dari letak geografis Kabupaten Puncak Jaya lebih dekat ke Wamena yang menjadi ibu kota Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dibanding ke Nabire yang menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah," kata Yoti.

Berdasarkan pengesahan UU DOB Papua, Kabupaten Puncak Jaya menjadi bagian dari Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Kabupaten Nabire. Namun, selain geografis, juga faktor jalan menuju Wamena bisa ditempuh dengan akses jalur darat.

"Akses jalan darat dari Wamena ke Puncak Jaya sangat dekat. Kalau dari Puncak Jaya ke Nabire sama sekali tidak ada," jelasnya.

Baca juga: Penolakan Keras KNPB soal DOB: Eksploitasi SDA Papua akan Terjadi, Populasi OAP Berkurang

Lebih lanjut Yoti mengatakan, apabila pemerintah tetap memaksakan Kabupaten Puncak Jaya tetap bergabung dengan Provinsi Papua Tengah, maka bisa membawa dampak buruk kepada masyarakat.

"Masyarakat bisa menderita, baik itu dari sektor pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, mereka akan lambat serta terbelakang," ujarnya.

Pemekaran Provinsi Papua itu, lanjut Yoti, untuk memutuskan rentan kendali, sekaligus memudahkan akses warga serta pemerataan pembangunan, sehingga Kabupaten Puncak Jaya lebih patut masuk di Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Bukan ke Provinsi Papua Tengah.