DOB Papua
Penolakan Keras KNPB soal DOB: Eksploitasi SDA Papua akan Terjadi, Populasi OAP Berkurang
KNPB menolak DOB Papua dan menyebut DOB hanya bertujuan untuk memecah belah rakyat Papua.
lihat foto
TRIBUNPAPUABARAT.COM - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menolak keras Daerah Otonomi Baru (DOB) tiga provinsi di tanah Papua.
Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) DOB tiga provinsi di Papua.
Tiga DOB Papua itu meliputi, Provinsi Papua Selatan (PPS), Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah.
Baca juga: Warga Nabire Kaget Wilayahnya Jadi Ibu Kota DOB Papua Tengah: Mimika Jadi Kandidat Terkuat
Namun diketahui pula, pro dan kontra masih mewarnai pengesahan Undang-undang (UU) yang menjadi dasar pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang dilakukan pemerintah bersama DPR RI.
Kini reaksi itu datang dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Mereka menilai, UU DOB 3 Provinsi di Papua itu terkesan dipaksakan.
Selain itu diduga kuat, hal itu dilakukan untuk memecahbelakan seluruh rakyat Papua.
Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ones Suhuniap mengatakan, walapun RUU DOB Papua telah disahkan menjadi UU DOB Papua, namun hal itu tidak akan membawa kebaikan untuk massa depan untuk rakyat Papua.
"Pengesahan UU DOB, sama halnya dengan lanjutan Otsus Jilid II. Kenapa, karena aspirasi orang Papua diabaikan," kata Ones dalam konferensi pers via zoom, yang diikuti Tribun-Papua.com, Senin (4/7/2022) pagi.
Lebih lanjut Suhuniap mengatakan, UU DOB justru akan menjadi bom waktu bagi banyak pihak.
Baca juga: RUU DOB 3 Provinsi di Papua Disahkan, Bupati Puncak Ucap Terima Kasih pada Jokowi: Peradaban Baru
Apalagi, aturan tersebut dibuat tanpa melibatkan orang Papua.
"Seluruh seruan diabaikan, saya mau kasih tahu kalau Otsus dan DOB sama seperti sejarah Pepera. Karena orang Papua tidak dilibatkan," tegasnya.
Menurutnya, rancangan undang-undang DOB disahkan sangat terlihat jelas kalau hal itu paksaan oleh elit-elite di Jakarta untuk memaksakan kepentingan investasi.
"Kami rakyat Papua sampai hari ini masih tetap menolak, kami tolak karena apa? Bahwa hadirnya DOB tidak menjamin masa depan rakyat Papua sejahtera," ujarnya.
Lebih lanjut Jubir KNPB ini mengatakan, dengan hadirnya DOB itu, bahwa rakyat Papua akan musnah.
