Dilarang Longmarch ke DPR Papua Barat, Demonstran Tolak DOB di Manokwari: Jangan Bungkam Kami

Ia kemudian menyoroti penerimaan anggota Polri melalui program afirmatif bertujuan membenturkan sesama masyarakat asli Papua.

Tak hanya itu, implementasi otonomi khusus juga tidak menjawab permasalahan mendasar bagi masyarakat asli Papua.

"Otonomi khusus itu berikan kepada rakyat Papua bebas menentukan nasibnya sendiri," jelas dia.

Ia melanjutkan, pembungkaman ruang demokrasi adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Kedaulatan tertinggi pada sistem demokrasi adalah rakyat sendiri termasuk masyarakat asli Papua.

"Tolong polisi jelaskan apa alasan setiap aksi penolakan otonomi khusus dari masyarakat asli Papua, selalu dicegat," ujarnya.

Ia yakin suatu ketika upaya yang selama ini disuarakan oleh masyarakat asli Papua akan terjadi yaitu Papua Merdeka.

(*)