Demo Tolak DOB di Papua Barat
Dilarang Longmarch ke DPR Papua Barat, Demonstran Tolak DOB di Manokwari: Jangan Bungkam Kami
Dilarang Longmarch ke DPR Papua Barat, Demonstran Tolak DOB di Manokwari melakukan negosiasi
Penulis: R Julaini | Editor: Jefri Susetio
lihat foto
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Puluhan mahasiswa dan masyarakat asli Papua di Kabupaten Manokwari, Papua Barat yang melakukan aksi unjukrasa tolak daerah otonom baru (DOB) melakukan negosiasi.
Mereka berdialog dengan petugas kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa, Kamis (14/7/2022).
Berdasarkan pengamatan TribunPapuaBarat.com di lokasi, para demonstran pengin melakukan longmarch ke DPR Papua Barat di Arfai, Distrik Manokwari Selatan untuk menyampaikan aspirasi.
Baca juga: AKUI Belum Lapor LHKPN, Ketua DPR Papua Barat akan Berkoordinasi: Segera Melapor
Baca juga: Polisi Tahan Rencana Aksi Longmarch Tolak DOB di Manokwari, Begini Kondisi Terkini
Akan tetapi, personel kepolisian menolak keinginan mereka tersebut. Sehingga, proses negosiasi berlangsung.
"Izinkan kami untuk jalan longmarch," teriak Erik Aliknoe, salah seorang orator aksi.
Menurut dia, kepolisian berkewajiban menjaga jalannya aksi agar tidak terjadi tindakan anarkisme bukan melakukan penghadangan.
Tindakan kepolisian dinilai sebagai bentuk pembungkaman ruang demokrasi untuk rakyat Papua menyampaikan aspirasi.
"Tempat ini tempat kami, bukan mereka (Polisi) yang hadang kita ini," tegas Erik.
Dalam orasinya, Erik juga menilai selama ini anggota legislatif di Provinsi Papua Barat tidak mencerminkan sikap sebagai wakil rakyat.
Hal ini digambarkan dengan usulan dan upaya mempercepat pemekaran wilayah di Papua maupun Papua Barat.
"Di Papua Barat demokrasi dibungkam," tegasnya.
Saat ini para pengunjuk rasa melakukan oras
Baca juga: Kapolres Manokwari Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Demo Tolak DOB
Baca juga: BREAKING NEWS: Ratusan Personil Gabungan Dikerahkan untuk Amankan Demo Tolak DOB di Manokwari
i bergantian. Dari Erik Aliknoe ke satu dan seterusnya.
Salah seorang orator menegaskan, polisi harus menjelaskan alasan dasar atas upaya penghadangan rencana longmarch penyampaian aspirasi di gedung parlemen.
"Pihak kepolisian sudah pakai pakaian dinas tapi masih membungkam ruang demokrasi," teriaknya.
