KPK Sasar Papua Barat

BREAKING NEWS: KPK Pasang Plang di Sejumlah Perusahaan di Sorong, Tanpa Izin dan Tunggak Pajak

KPK Pasang Plang di Sejumlah Perusahaan di Sorong yang Izinnya sudah berakhir dan Tunggak Pajak hingga miliaran

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Jefri Susetio
Tribun PapuaBarat.com
PASANG PLANG: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang plang di PT Lintas Artha Lestari yang belum membayar pajak sejak tahun 2020. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang plang di area sejumlah perusahaan mulai Rabu (20/7/2022) hingga Kamis (21/7/2022).

Satu di antaranya area perusahaan PT Lintas Artha Lestari, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Plang itu tentang pemberitahuan larangan melakukan aktivitas galian C.

"Perusahan ini tidak patuh bayar pajak, tapi izin usaha akan berakhir di tahun 2023," kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK Dian Patria kepada TribunPapuaBarat.com.

Baca juga: Paulus P Tambing Tersangka Kasus Korupsi Perluasan Jaringan Listrik Diperiksa 7 Jam di Kejari Sorong

Baca juga: Nakalnya Perusahaan Sawit di Papua Barat, KPK: Izin 700 Ribu Hektare Tanam 7000 Hektare

Ia menjelaskan, PT Lintas Artha Lestari belum bayar pajak sejak 2022. Adapun total pajak yang belum dibayar mencapai belasan miliar rupiah.

Plang yang sama juga dipasang di PT AKAM karena tidak mengurus izin lanjutan.

"Izin usahanya sudah berakhir Mei 2022. Tapi pemiliknya paling tertib dan patuh membayar pajak," ujarnya.

Pasang Plang: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memasang plang pada sejumlah perusahaan di Kota Sorong yang izinnya sudah berakhir dan tidak bayar pajak
Pasang Plang: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memasang plang pada sejumlah perusahaan di Kota Sorong yang izinnya sudah berakhir dan tidak bayar pajak (Tribun PapuaBarat.com)

Ia menambahkan, penegakan hukum dari kepolisian dan Pemerintah Kota Sorong harus dilakukan. Sejumlah perusahaan yang tidak taat pajak dan tidak punya izin beroperasi adalah ilegal.

Jadi, bila perusahaan lambat membayar pajak dan perpanjangan izin namun tetap beroperasi dikategorikan mencuri kekayaan alam negara.

"Jangan melawan dengan pajak, segera bayar pajak dan urus izin. Pajak bisa dicicil dan urus izin bisa enam bulan sebelum masa berlaku habis," katanya.

Baca juga: Dugaan Pegawai Siluman, KPK akan Data ASN, CPNS, Honorer dan P3K Papua Barat

Baca juga: KPK Beberkan Alasan Pencabutan Belasan Perusahaan Sawit di Papua Barat, Ini Temuan Pelanggarannya

Sedangkan, seorang karyawan PT Akam, Deni Mubalus menyampaikan, sangat sesalkan pemasangan plang yang dilakukan KPK.

Deni Mubalus juga seorang pemiluk hak ulayat. Selain itu, ia merasa kesal KPK tidak memperlakukan hal serupa ke perusahaan lain.

"Ini sangat janggal. Saat KPK turun, tidak pasang dulu di perusahaan D. Mereka lewati dan pasang di sini," ujarnya.

"Masa sama-sama tidak punya ijin baru pasang cuman di perusahan kami. Kan aneh, seharusnya sama-sama dipasang biar adil," tambahnya.

KPK bersama Pemerintah Kota Sorong dan Polres Sorong Kota melakukan pemasangan plang yang sama di PT Davico Engineering lantaran izinnya telah berakhir pada Februari 2022.

(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved