DPD RI Soroti Proses Hukum Oknum PJU Polres Sorong Kota: Jangan Tebang Pilih

Proses hukum oknum PJU) Polres Sorong Kota berinisial Kompol CB di BNN Provinsi Papua Barat, dikomentari DPD.

Penulis: Safwan Ashari | Editor: Roifah Dzatu Azmah
(TribunPapuaBarat.com/Safwan Ashari)
Anggota DPD Republik Indonesia dapil Papua Barat, Sanusi Rahaningmas, Kamis (21/7/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Proses hukum oknum Pejabat Utama (PJU) Polres Sorong Kota berinisial Kompol CB di BNN Provinsi Papua Barat, kini menjadi sorotan semua pihak, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dapil Papua Barat.

Anggota DPD Republik Indonesia dapil Papua Barat yang ikut berkomentar yakni Sanusi Rahaningmas.

Sanusi mengatakan, setelah kasus ini diungkapkan oleh BNN Papua Barat, tidak boleh ada proses pembiaran.

Baca juga: Dukung Proses Hukum di BNN Papua Barat, Polda Papua Barat Periksa Internal

"Proses hukum oknum Kompol CB tidak boleh dilakukan penutupan persoalan," ujar Sanusi, melalui sambungan telepon kepada TribunPapuaBarat.com, Kamis (21/7/2022).

Pasalnya, sejak awal publik telah mengetahui proses ini, sehingga tidak boleh ada upaya penutupan kasus.

"BNN dan Polda jangan menutupi proses yang sedang dijalani oleh oknum pejabat Polres Sorong Kota," tuturnya.

Untuk itu, kasusnya yang tengah bergulir di BNN Papua Barat, harus diungkap secara transparan ke publik.

"Jangan aib masyarakat kecil dibuka-buka, sementara oknum anggota polisi ditutup-tutupi," jelasnya.

Baca juga: BNN Tetapkan Oknum PJU Polres Sorong Kota Jadi Tersangka: Kalau Mau Rehab, Mungkin di Lapas

Ia mengaku, banyak persoalan di dalam lingkaran kepolisian ditutup rapat, namun ketika masyarakat kecil malah diumbar.

"Hukum di Papua Barat tidak boleh tebang pilih karena, dan jangan tutupi kesalahan aparat sementara aib masyarakat dibuka," pungkasnya.

(TribunPapuaBarat.com/Safwan Ashari)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved