Sejumlah Mahasiswa Kota Sorong Demo ke DPRD, Berikut Tujuh Tuntutan Mereka

Sejumlah Mahasiswa Kota Sorong Demo ke DPRD, Berikut Tujuh Tuntutan Mereka yang Diajukan

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Jefri Susetio
TRIBUNPAPUABARAT.COM/Petrus Bolly Lamak
TUNTUTAN- Sejumlah Mahasiswa di Kota Sorong melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Kota Sorong, Selasa (6/9/2022). Mereka Lontarkan Tujuh Tuntutan, Seperti Protes Kenaikan Harga BBM 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG -Sejumlah mahasiswa gelar aksi unjukrasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong Selasa (6/8/2022).

Ada sejumlah poin tuntutan yang disampaikan pendemo. Seperti kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Koordinator aksi, Abu Hasan keliwar menyampaikan aksi ini bentuk aspirasi dari masyarakat Kota Sorong.

"Kami datang sebagai perwakilan suara masyarakat terkait dampak kenaikan BBM," katanya kepada TribunPapuaBarat.com.

Baca juga: HUT ke-7 Flobamora Papua Barat Digelar Besok, Ketua Umum Clinton Tallo Ajak Partisipasi Masyarakat

Baca juga: Kawal Demonstran Tolak BBM, 2 Kendaraan Taktis Brimob Parkir di Gedung DPRD Kota Sorong

Ia bilang, aspirasi disampaikan ke DPRD agar bisa jadi pertimbangan untuk dispaikan ke pemerintah pusat terkait kenaikan BBM.

Selain itu, persoalan banjir juga menjadi point tuntutan mahasiswa agar masalah banjir bisa cepat diselesaikan.

"Aspirasi kami ini semoga bisa diteruskan oleh DPRD ke tingkat pusat," ungkap dia.

Ada tuju poin tuntutan diserahkan kepada DPRD yang diterima oleh Syafruddin Sabonama.

Berikut Tujuh Poin Tuntutan Mahasiswa

1. Menolak dengan tegas naiknya harga BBM bersubsidi.
2. Melalui DPRD kota sorong ,kami masyarakat meminta pemerintah mengkaji kembali dampak
naiknya BBM bersubsidi.
3. Melalui DPRD kota sorong, kami masyarakat meminta pemerintah untuk secara serius dan
sungguh-sungguh memberantas mafia bahan minyak.
4. Mendesak pemerintah melalui DPRD kota sorong untuk membuka keterlibatan masyarakat
dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.
5. Mendesak pemerintah melalui DPRD kota sorong untuk melakukan pengawasan dan
membentuk kebijakan dalam menyalurkan BBM bersubsidi tepat sasaran.
6. Mendesak pemerintah melalui DPRD kota sorong agar segera memanggil kepala dinas PU dan kepala dinas lingkungan hidup untuk membicarakan solusi cepat dan tepat dalam mengatasi banjir Kota Sorong.
7. Mendesak pemerintah melalui DPRD Kota Sorong agar segera memberhentikan proses galian
C di KM 10 Kota Sorong. Karena meresahkan masyarakat dan dinilai sebagai salah satu penyebab terjadinya banjir.

Setelah menyerahkan poin tuntutan, pengunjukrasa langsung membubarkan diri secara tertib.

(*)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved