Pemprov Papua Barat Siap Alokasikan Dua Persen DTU untuk Pengendalian Inflasi

Pemprov Papua Barat Siap Alokasikan Dua Persen DTU untuk Pengendalian Inflasi, berikut penjelasan detailnya

TRIBUNPAPUABARAT.COM/F. WEKING
REALISASI APBD - Kepala BPKAD Papua Barat, Enos Aronggear memberikan penjelasan terkait realisasi penggunaan anggaran APBD Pemprov Papua Barat di Manokwari, Senin (22/8/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mengalokasikan anggaran sebesar dua persen atau setara Rp 12 miliar lebih yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, Enos Aronggear mengatakan, dana itu digunakan untuk mengantisipasi lonjakan inflasi sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sehingga, upaya pemulihan ekonomi nasional maupun daerah pada masa pandemi Covid-19 berjalan maksimal.

"Sesuai arahan Bapak Presiden terkait penanganan inflasi di daerah," ujar Enos Aronggear saat ditemui awak media di Manokwari, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Banyak Peminat Jadi Caleg PDIP Manokwari, Baru Dibuka Penjaringan Puluhan Orang Sudah Mendaftar

Baca juga: LINK STREAMING & Live Hasil Semen Padang vs Persiraja Liga 2 2022, Cek Prediksi Susunan Pemain

Dana itu digunakan untuk mensubsidi transportasi darat, transportasi laut. Dan, perlindungan bagi nelayan, pelaku UMKM (Mikro kecil dan menengah) serta perlindungan sosial masyarakat lainnya.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 terkait Belanja Wajib Penanganan Dalam Rangka Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Sesuai PMK, pemerintah daerah wajib mendukung program penanganan dampak inflasi melalui program perlindungan sosial untuk periode Oktober hingga Desember 2022.

"Kami sudah hitung porsi provinsi guna mendukung kabupaten dan kota," ucap Enos.

Ia menerangkan, ada empat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi yang mengelola dana tersebut.

Meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Papua Barat, Dinas Perhubungan Papua Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua Barat, serta Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved