DPR Papua Barat Tetapkan Formasi Baru Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Rinciannya

Sebelum rapat paripurna, ucapnya, tujuh fraksi DPR Papua Barat diberikan kesempatan untuk mengusulkan nama-nama untuk didistribusikan ke susunan AKD

Penulis: Fransiskus Salu Weking | Editor: Tarsisius M
TRIBUNPAPUBARAT.COM/F WEKING
KELENGKAPAN DEWAN : Wakil Ketua DPR Papua Barat, Ranley H L Mansawan, sedang memberikan keterangan pers terkait rapat paripurna revisi AKD yang diselenggarakan di Aston Niu Hotel Manokwari, Jumat (23/9/2022). 

Laporan wartawan Tribunpapuabarat.com, Fransiskus Salu Weking

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI- DPR Papua Barat menetapkan formasi baru Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam rapat paripurna di Aston Niu Hotel Manokwari, Jumat (23/9/2022).

Wakil Ketua I DPR Papua Barat, Ranley HL Mansawan, mengatakan rapat paripurna revisi AKD dilakukan sesuai tata tertib kedewanan. 

AKD yang dimaksud meliputi lima komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan kehormatan, dan badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda).

"Keanggotaan AKD hanya berlaku 2,5 tahun makanya kami melakukan paripurna," ucap Ranley HL Mansawan saat ditemui awak media setelah rapat paripurna.

Sebelum rapat paripurna, ucapnya, tujuh fraksi DPR Papua Barat diberikan kesempatan untuk mengusulkan nama-nama untuk didistribusikan ke susunan AKD yang baru.

Rapat itu dilakukan tertutup lantaran adanya dinamika politik, namun semuanya sesuai harapan hingga dilakukan penetapan komposisi AKD.

Baca juga: Pemerintah Molor Terbitkan SK Wakil Ketua IV DPR Papua Barat, Kata Orgenes Wonggor

"Saya minta maaf rapat dilakukan tertutup. Puji Tuhan tujuh fraksi sudah menyetujui usulan nama-nama AKD," kata Ranley HL Mansawan.

Ia menerangkan, revisi AKD melahirkan beberapa komposisi baru berdasarkan kesepatakan bersama, yaitu ketua harian dan wakil ketua harian badan anggaran, serta ketua harian dan wakil ketua harian badan musyawarah.

Tugas dua jabatan baru adalah membantu pimpinan dalam menyusun jadwal hingga pembahasan anggaran.

"Memang secara normatif itu tidak ada, tapi kami menilai perlu ada penambahan karena dibutuhkan," ujar Ranley HL Mansawan.

Dia berharap, energi baru hasil revisi AKD DPR Papua Barat dapat memberikan efek positif terhadap sejumlah agenda penting dalam waktu dekat.

Antara lain pembahasan dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian dilanjutkan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Papua Barat tahun 2022.

"Dokumen KUA PPAS kami sudah terima. Semoga bisa dicermati dengan baik," kata Ranley HL Mansawan .

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved