BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Minta Pemda Taat Bayar 5 Komponen Iuran Pekerja

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI- BPJS Kesehatan menggelar rekonsiliasi untuk menyosialisasikan mengenai iuran yang belum sepenuhnya disetor oleh pemerintah daerah.

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Deny Eka Putra Mase, mengatakan masih ada pemda yang hanya membayar tiga komponen iuran BPJS untuk pekerja penerima upah (PPU).

"Ketiga komponen itu adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan," kata Deny Eka Putra saat ditemui awak media, Kamis (29/9/2022).

Padahal, ucapnya, sesuai Permendagri nomor 70 tahun 2020, pemerintah daerah seharusnya mengakomodasi lima komponen gaji.

Dua komponen yang belum terpenuhi adalah tunjangan penghasilan tambahan dan tunjangan profesi.

"Inilah yang menjadi dasar kami untuk melaksanakan kegiatan ini," kata Deny Eka Putra.

Baca juga: DJSN : Tidak Ada Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Hanya Ada Manfaat Tambahan 

Menurutnya, kegiatan ini sekaligus menjadi tolak ukur BPJS kesehatan menilai ketaatan pemerintah daerah dalam pembayaran iuran lima komponen tersebut.

Dalam acara itu, BPJS menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Kehadiran narasumber yang kompeten, ucapnya, diharapkan membuat para peserta memahami soal mekanisme pemotongan iuran BPJS Kesehatan.

Selama ini, ucapnya, BPJS Kesehatan sudah berupaya, tapi pemerintah daerah belum patuh.

"Sekarang supaya mereka dengar langsung, apa yang wajib dilakukan dan apa yang wajib untuk ditindaklanjuti," kata Deny Eka Putra

BPJS Kesehatan Cabang Manokwari mengkover provinsi Papua Barat dan 6 kabupaten dan kota di Papua Barat.

Keenamnya adalah Kabupaten Manokwari, Menokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kaimana, Teluk Bintuni, dan Wondama. (*)