Berita Papua Barat

Realisasi DAK Non Fisik PPA Manokwari Nihil, Menteri: Tahun 2023 Tidak Dialokasikan

Realisasi DAK Non Fisik PPA Manokwari Nihil, Menteri: Tahun 2023 Tidak Dialokasikan akibatnya kementerian PPPA menghentikannya

tribunpapuabarat.com/F. Weking
REALISASI NIHIL - Menteri PPPA Republik Indonesia, Bintang Puspayoga saat ditemui awak media di Bandara Rendani Manokwari, Selasa (4/10/2022) pagi. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik pelayanan perempuan dan perlindungan anak (PPA) Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat tahun 2021, tidak direalisasikan atau nihil.

Akibatnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menghentikan alokasi dana tersebut untuk Manokwari pada 2023 mendatang.

"Sudah tidak dapatkan lagi karena itu punishment (sanksi) yang kita berikan," ucap Menteri PPPA Bintang Puspayoga di Bandara Rendani Manokwari, Selasa (4/10/2022).

Baca juga: Kasus Lukas Enembe, Seorang Pramugari Diperiksa KPK, Ini Katanya Soal Gubernur Papua Itu

Baca juga: Bupati Manokwari Kecam Serangan KKB di Bintuni-Maybrat: Aparat Harus Segera Tangkap Pelaku

Ia menegaskan, konsekuensi dihentikan pengalokasian DAK non fisik PPA akan diterapkan untuk semua daerah yang daya serapnya sangat rendah, atau kurang dari 25 persen.

"Walaupun semua indikator terpenuhi, tapi serapan rendah ya kita tidak alokasikan," tegas Bintang Puspayoga.

Ia berharap, Dinas PPA Kabupaten Manokwari beserta Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) pro aktif melaporkan kasus kekerasan perempuan dan anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).

"Teman-teman di Manokwari, kalau ada kekerasan yang terjadi tolong dilaporkan," ucap Bintang Puspayoga.

Ia menjelaskan, dana itu dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan kualitas serta layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Kemudian, dapat dipergunakan untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Misalnya di Sorong, kasusnya tinggi tapi tidak dapat DAK non fisik. Karena tidak dilaporkan," jelas Bintang Puspayoga.

Ia menerangkan, pemanfaatan dana pelayanan PPA dibagi menjadi dua bagian yakni 30 persen peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan sisanya 70 persen untuk penanganan kasus.

"Makanya kasus menjadi indikator penting dialokasikan anggaran itu," terang Bintang Puspayoga.

Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian PPPA dan monitoring data pada aplikasi ALADIN (Alokasi Pelaporan DAK Non Fisik), DAK non fisik pelayanan PPA Kabupaten Manokwari tahun 2021 nol persen.

Optimalisasi serapan tahun 2021 menjadi salah satu indikator kelayakan daerah sebagai penerima DAK non fisik pelayanan PPA tahun 2023.

Kementerian juga telah melayangkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari dengan nomor B-704/Sesmen.Rorenkeu/PR.06/04/2022.

Surat tersebut guna meminta penjelasan dan klarifikasi dari pemerintah kabupaten terkait capaian yang tidak berjalan sesuai ekspektasi.

(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved