Kontingen Pesparani Papua Barat Bertahap ke Kupang NTT, Roberth Hammar: Anggaran Belum Cair
Anggaran itu belum direalisasikan hingga menjelang keberangkatan kontingen Pesparani Papua Barat ke Kupang.
Penulis: Elias Andi Ponganan | Editor: Tarsisius Sutomonaio
lihat foto
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Keberangkatan kontingen Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Provinsi Papua Barat ke Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dilakukan secara bertahap.
Mereka akan mengikuti 12 mata perlombaan pada ajang Pesparani Nasional II selama 28-30 Oktober 2022.
"Dari total 189 peserta, kami berangkatkan bertahap karena anggaran yang kami usulkan belum cair," ucap Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Papua Barat, Roberth KH Hammar, di Manokwari, Senin (24/10/2022).
Menurutnya, anggaran yang diusulkan ke Pemerintah Provinsi Papua Barat Rp 8 miliar, tapi diturunkan menjadi Rp 4 miliar.
Anggaran itu belum direalisasikan hingga menjelang keberangkatan kontingen Pesparani Papua Barat ke Kupang.
"Kami sudah sampaikan kepada kontingen kabupaten/kota agar tanggulangi dulu anggaran keberangkatan," ucap Roberth KH Hammar.
Baca juga: Ini 12 Mata Lomba Kontingen Papua Barat pada Ajang Pesparani Nasional II di Kupang NTT
Ia menerangkan, kontingen dari kabupaten/kota yang sudah menyatakan kesiapan untuk menanggung biaya keberangkatan adalah Teluk Bintuni, Sorong, Kota Sorong, Fakfak, dan Kaimana.
Kabupaten Maybrat merespons terkait kesiapan biaya keberangkatan kontingen ke Kupang.
"Kalau tidak berangkat akibat tidak adanya anggaran, ya sangat disayangkan," ucap Roberth Hammar.
Ia berharap dana hibah untuk kontingen Pesparani Papua Barat dicairkan dalam waktu dekat.
Anggaran itu digunakan untuk biaya transportasi seluruh kontingen, hotel, kostum, konsumsi, dan uang saku setiap peserta.
"Kalau cair, kontingen tidak mengalami kendala apapun selama di Kupang," kata Roberth Hammar.
Baca juga: LP3KD Papua Barat Target Paduan Suara Campuran Raih Champion pada Pesparani Nasional di Kupang
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Papua Barat, Niko Tike, menilai keterbatasan anggaran diakibatkan minimnya koordinasi antara LP3KD dengan pemerintah provinsi.
Ia memastikan usulan anggaran tersebut akan direalisasikan secepat mungkin.
"Mudah-mudahan beberapa hari ke depan, anggaran itu akan terjawab," kata Niko Tike.
