KPU Kota Sorong Sebut 82.000 Warga Belum Rekam e-KTP

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong, Robert Jumame mengatakan, ribuan pemilih di Kota Sorong belum melakukan perekaman elektronik KTP (E-KTP).

Padahal data agregat kependudukan (DAK) sebanyak 282.000 dan yang wajib melakukan perekaman E-KTP sebanyak 209.000 lebih.

Baca juga: KPU RI-AMAN Teken MoU, Agust Mellaz: Komitmen Dorong Anak Adat jadi Penyelenggara Pemilu

Baca juga: 40 Ribu Data Pemilih Bermasalah, KPU Kota Sorong Segera Hapus

Kemudian yang telah melakukan perekaman sekitar 128.000 lebih jiwa.

"Jadi masih ada sekitar 82.000 yang belum perekaman. inilah target pemerintah kota harus melakukan perekaman," kata Robert Jumame kepada TribunPapuaBarat.com Senin (31/10/2022).

Ia berujar, data pemilih berkelanjutan di KPU Kota Sorong berjumlah 102.193.

Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dukcapil memang dalam perjalanan DPT.

Dari 2019 lalu mulai Januari 2020 ucapnya, KPU diberikan perintah secara berjenjang melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sesuai perintah undang-undang.

Biasanya dilakukan enam bulan tapi karena surat edaran terbaru sudah ada makanya kita melakukannya setiap bulan.

"Dan terakhir kita melakukan pemutakhiran itu di tanggal 30 September 2022," ungkapnya.

Robert Jumame menambahkan, KPU sudah melakukan sinkronisasi dengan Dukcapil dan hasilnya ada 54.000 data yang harus disinkronikan.

Data itu katanya, beberapa harus dipertahankan namun, ada data tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Maka data itu harus hilangkan. Terdiri dari data orang meninggal kemudian data anomali data ganda dan lain-lain itu sudah kita bersihkan dan hari ini data kita tadi di 102.193," jelasnya.

Robert berharap, hasil pemuktahiran data pemilih berkelanjutan pihaknya akan menunggu Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilihan (DP4) dari Pemerintah Pusat melalui Dukcapil kepada KPU RI.

"Target kita untuk pemutakhiran data pemilih DPT periode 2024 dari capil tapi sudah diserahkan langsung ke KPU RI, untuk kami sementara belum proses," pungkas Robert Jumame.

(*)