BPS Papua Barat Bakal Libatkan Aparat Keamanan untuk Pendataan Awal Regsosek

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) di seluruh Provinsi Papua Barat baru 38,91 persen atau masih jauh target nasional.

Pendataan tersebut telah dimulai sejak 14 Oktober 2022 dan akan berakhir pada 14 November 2022.

"Sebetulnya kita masih rendah. Secara nasional harusnya kita sudah 58 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik Papua Barat, Maritje Pattiwaellapia, di Manokwari, Rabu (2/11/2022).

Ada dua kabupaten di Papua Barat yang sudah mencapai 60 persen yaitu Kabupaten Teluk Bintuni dan Raja Ampat.

Sepuluh kabupaten dan satu kota lainnya belum mencapai target yang diharapkan.

Maritje mengatakan hal ini tidak terlepas dari berbagai hambatan yang diterima petugas pendataan di lapangan.

Baca juga: Selama Regsosek, Kepala BPS Kabupaten Manokwar Harap Warga Tak Marah-marah pada Petugas

"Kami paham betul, pelaksanaannya tidak mudah. Misalnya di Kota Sorong, untuk ketemu responden agak susah," ujar Maritje Pattiwaellapia.

Untuk memaksimalkan pendataan, BPS Papua Barat menerapkan pola pendekatan persuasif dengan masyarakat adat di masing-masing wilayah.

Tak menutup kemungkinan, BPS Papua Barat juga bakal melibatkan aparat keamanan dalam pengambilan data masyarakat di beberapa wilayah yang nota bene kurang kondusif.

"Kami turunkan tim dari provinsi satu-satu untuk kawal. Wilayah khusus kita pakai pihak keamanan," kata Maritje Pattiwaellapia.

Ia berharap, semua warga di 13 kabupaten/kota di Papua Barat terdata semaksimal mungkin.

Baca juga: BPS Akan Lakukan Pendataan Regsosek, Butuh Partisipasi Masyarakat Papua Barat

Data Regsosek digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dari pemerintah baik sektor pendidikan, kesehatan, administrasi penduduk hingga ketepatan penyaluran bantuan sosial.

"Kita upayakan Maybarat harus didata, tapi kalau mereka menolak ya mau apa. Di Maybrat masih banyak belum," ucap Maritje Pattiwaellapia.

Pendataan awal Regsosek adalah pengumpulan data seluruh penduduk meliputi profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.

Tujuannya untuk membangun satu data kependudukan agar berbagai program dilakukan secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien.(*)