Ini Jadwal Pelantikan Plt Sekda Papua Barat, Seluruh Forkompinda dan ASN Akan Diundang

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menggelar acara pelantikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Papua Barat, pada Rabu (9/11/2022).

Pelantikan Sekda dilakukan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw di Auditorium PKK, Arfai, Kabupaten Manokwari.

Hal ini berkaitan dengan purna tugas Nataniel D Mandacan dari jabatan Sekda Papua Barat.

Baca juga: Sekda Nataniel Mandacan akan Purna Tugas, Pemprov Papua Barat Usulkan Tiga Nama

Baca juga: Sekda Papua Barat Instruksikan OPD Tuntaskan Penginputan Renstra

Kepala Bagian Protokoler Biro Administrasi Pimpinan, Setda Papua Barat, Helen Frinda Dewi mengatakan, pelantikan tersebut sedianya diselenggarakan pada Selasa (Hari ini) akan tetapi ditunda hingga Rabu (Besok).

Selain pelantikan Plt Sekda, dalam momen yang bersamaan Paulus Waterpauw akan melantik Nataniel D Mandacan menjadi pejabat fungsional di lingkup pemerintah provinsi.

"Sesuai arahan bapak gubernur, agenda pelantikan dan penyerahan SK Plt Sekda serta pelantikan pejabat fungsional dilaksanakan besok," kata Helen Frinda Dewi di Manokwari, Selasa (8/11/2022).

Ia menjelaskan, pergeseran jadwal tersebut bertujuan agar acara pelantikan sekaligus syukuran atas pengabdian Nataniel D Mandacan sebagai Sekda Papua Barat sejak 6 September 2014.

Sesuai arahan Penjabat Gubernur Papua Barat, seluruh Forkopimda dan ASN di lingkup pemerintah provinsi akan diundang.

"Untuk hadir bersama-sama di Gedung PKK," ucap Helen Frinda Dewi.

Diberitakan sebelumnya, Sekda Papua Barat Nataniel Mandacan berpesan agar Plt Sekda tetap bersinergi dengan gubernur.

Keputusan yang dibuat oleh Plt Sekda harus selaras demi mewujudkan program pembangunan yang menyejahterakan masyarakat Papua Barat.

"Jangan satu ke kiri, satu ke kanan. Karena visi misi Sekda sejalan dengan visi misi Gubernur," pesan Nataniel D Mandacan.

Ia juga berpesan untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintahan provinsi tetap disiplin dalam mengemban tugas sebagai abdi negara.

Terutama, pengelolaan anggaran pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Sekarang ini beda dengan yang dulu. Jadi ASN bekerja yang baik sesuai aturan perundang-undangan," pungkas Nataniel Mandacan.

(*)