Berita Papua Barat
Paulus Waterpauw Kecewa 643 SK Guru SMA dan SMK P3K Didominasi Non OAP
Paulus Waterpauw Kecewa 643 SK Guru SMA dan SMK P3K Didominasi Non OAP, meskipun demikian tandatangan SK tetap dilanjutkan
Penulis: Elias Andi Ponganan | Editor: Libertus Manik Allo
lihat foto
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengaku, kecewa lantaran 643 SK guru SMA dan SMK yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) didominasi non orang asli Papua (OAP).
"Kalau mau dibilang kecewa, saya kecewa karena non OAP mendominasi," kata Paulus Waterpauw di Manokwari, Senin (14/11/2022).
Kendati demikian, penandatangan ratusan SK guru tersebut tetap dilanjutkan hingga rampung sebelum akhir 2022.
Baca juga: DPR Papua Barat Desak Pj Gubernur Tuntaskan Penandatangan 643 SK Guru P3K
Baca juga: Disdik Papua Barat Akui Terlambat Serahkan 643 SK Guru P3K SMA dan SMK
Mereka nantinya akan mengemban tugas sebagai tenaga pendidik pada sejumlah SMA dan SMK di kabupaten/kota.
"300-an SK sudah saya tandatangani, dan 80 persennya non OAP," jelas Paulus Waterpauw.
Semestinya, pemerintah provinsi melalui dinas terkait lebih memprioritaskan guru-guru OAP pada proses perekrutan.
Hal tersebut sesuai amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
"Keberpihakan itulah tujuan otonomi khusus. Bagaimana caranya OAP mendapat porsi yang adil," ucap Paulus Waterpauw.
Perekrutan baik P3K atau TNI/Polri yang masih didominasi non OAP menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Oleh sebabnya, pemerintah daerah perlu merumuskan berbagai macam strategi agar sumber daya manusia OAP semakin berkualitas.
"Kalau mereka (OAP) dianggap tidak mampu, ya kita mampukan mereka. Itu tugas pemerintah," tegas dia.
Baca juga: DPR Papua Barat Desak Pj Gubernur Tuntaskan Penandatangan 643 SK Guru P3K
Baca juga: Disdik Papua Barat Akui Terlambat Serahkan 643 SK Guru P3K SMA dan SMK
Sebelumnya, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor mendesak agar pemerintah provinsi segera menyelesaikan penandatangan 643 SK guru SMA dan SMK.
Oleh sebabnya, Dinas Pendidikan Papua Barat harus terus berkomunikasi dengan Pj Gubernur Paulus Waterpauw agar urusan penandatangan SK guru secepatnya rampung.
"Ini mau menjelang akhir tahun. Dinas Pendidikan harus pro aktif berkomunikasi," ucap Orgenes Wonggor.
(*)
