Papua Barat Punya Potensi Bencana Alam, Kapolda Papua Barat: Akhir Tahun 2022 Kita Harus Siaga

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Jajaran Polda Papua Barat menggelar apel gabungan dalam rangka kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana alam di wilayah Papua Barat 2022.

Apel yang dilaksanakan di lapangan Mapolda Papua Barat dihadiri sejumlah instansi seperti TNI, Palang Merah Indonesia (PMI) dan BPBD Papua Barat.

Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan, apel gelar pasukan bertujuan untuk menghadapi bencana di akhir tahun 2022.

Baca juga: IMPT di Manokwari Desak Pemerintah Dogiyai Segera Tangani Kasus Tabrak Lari

"Untuk menghadapi bencana alam diakhir tahun 2022 harus kita siaga," ujar Daniel, saat memberikan sambutan di apel gelar pasukan, Kamis (17/11/2022).

Tentunya, Daniel meminta agar semua instansi dan sektor harus bisa sungguh-sungguh, waspada dan antisipasi lebih dini di Papua Barat.

"Kita di Papua Barat memiliki potensi banjir bandang dan tanah longsor serta dampak lain yang berujung pada jatuhnya korban jiwa hingga materi," tuturnya.

Olehnya itu, orang nomor satu di Polda Papua Barat itu meminta agar semua instansi harus bisa menekankan potensi bencana di wilayah ini.

Daniel berharap, melalui apel ini semua sektor bisa mempersiapkan diri lebih matang sebelum terjadi bencana alam.

"Seluruh jajaran harus mempersiapkan seluruh prasarana baik peralatan bahkan fisik untuk berperan saat penanggulangan bencana alam di Papua Barat," ucap Daniel.

Baca juga: Tanggapan Warga Manokwari soal DOB Papua Barat Daya, Pemerintah Lebih Fokus

Selain itu, Kepala BPBD Papua Barat Derek Ampnir mengaku, untuk wilayah Papua Barat memiliki potensi bencana yang besar.

"Dari data BNPB 2020 lalu, kita memiliki kerawanan akan bencana itu lebih tinggi," ungkap Derek.

Perihal data itu, Derek pun mengaku simpatik dengan langkah yang dilakukan oleh Polda Papua Barat untuk menggelar apel gabungan hari ini.

"Penanganan bencana merupakan peran bersama dari semua lintas sektor baik pemerintah hingga masyarakat di provinsi hingga ke kabupaten kota," pungkasnya. (*)