Bawaslu Papua Barat Susun IKP 2024, Elias Ijie: Mayoritas Daerah di Pabar Rawan Sengketa Politik
Selama ini, ucap Elias Ijie, IKP Papua Barat baik dari konteks sosial politik dan partisipasi kontestasi masuk zona merah.
Penulis: Libertus Manik Allo | Editor: Tarsisius Sutomonaio
lihat foto
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua Barat sedang menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IPK) 2024.
Penyusunan IPK 2024 dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota dengan cara mengisi data yang telah disediakan.
Selanjutnya data tersebut diteruskan ke Bawaslu Republik Indonesia.
"Data yang diisi ini batas waktunya 26 November mendatang," kata Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Ijie, ketika ditemui di Kelurahan Sowi, Manokwari, Kamis (24/11/2022).
Selama ini, ucap Elias Ijie, IKP Papua Barat baik dari konteks sosial politik dan partisipasi kontestasi masuk zona merah.
"Artinya ada potensi munculnya kerawanan pemilu," ujarnya.
Baca juga: Menang Sengketa di Bawaslu, Lima Parpol Ini Tetap Tidak Lolos Verifikasi Adminstrasi
Menurutnya, IKP merupakan instrumen dini bagi Bawaslu untuk mencegah dan menyelesaikan persoalan pemilu.
"Kami berharap bahwa bukan soal grafik merah, tapi kita siap hadapi. Sebagai penyelenggara, kita harus siap," kata Elias Ijie.
"Dari instrumem itu ada dimensi-dimensi lain yang selama ini merah, tapi kami selalu optimistis merah itu bukan berarti kita gagal. (Pemilu akan) Sukses dan berkualitas yang mengedukasikan masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan dimensi partisipasi menjadi bagian penting, terutama OAP dan non OAP.
"Terkait peta kerawanan yang disusun dari IKP pendekatannya ilmiah," ujarnya.
Baca juga: Untuk Pertama Kalinya Bawaslu Papua Barat Raih Penghargaan Lembaga Informatif
Secara spesifik pada 2019, dari dimensi konteks sosial politik, partisipasi kontekstasi dan penyelenggaran pemilu, Papua Barat secara nasional masuk merah.
"Merah ini menjadi rujukan, tapi secara regional harus mempunyai kemampuan untuk memetakan daerah mana, aktornya siapa, tahapan mana yang berpotensi terjadi pelanggaran pemilu," kata Elias Ijie.
Ditambahkannya, dari konteks sosial politik dari seluruh wilayah di Papua Barat, rawan terjadi pelanggaran.
"Untuk Pegaf, Maybrat dan Tambrauw tidak rawan di kontestasi, tapi di sosial politik tapi rata rata masuk semua," kata Elias Ijie.(*)
