Tiga Anggota DPR Papua Barat Walkout Saat Paripurna Penandatangan KUA PPAS APBD 2023
Setelah interupsi, tiga anggota DPR Papua Barat dari tiga fraksi berbeda itu langsung walkout dari ruangan rapat di Aston Niu Hotel Manokwari
Penulis: Elias Andi Ponganan | Editor: Tarsisius Sutomonaio
lihat foto
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Rapat paripurna penandatangan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD induk Papua Barat tahun 2023, diwarnai interupsi dari sejumlah fraksi.
Setelah interupsi, tiga anggota dewan dari tiga fraksi berbeda langsung walkout dari ruangan rapat di Aston Niu Hotel Manokwari, Senin (5/12/2022) malam.
Mereka adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat Marthinus A Nasarany, anggota Fraksi Gerakan Amanat Sejahtera Demianus E Rumpaidus, dan Sekretaris Fraksi Kebangkitan Nurani Abdullah Gazam.
"Kami menghargai paripurna ini, tapi kami minta urusan pimpinan dan fraksi kita selesaikan dulu," kata Marthinus Nasarany.
Baca juga: Tim Anggaran Absen, DPR Papua Barat Tunda Rapat Paripurna Penyerahan KUA PPAS APBD 2023
Menurut dia, penandatangan tidak dapat dilanjutkan jika kebijakan politik anggaran belum mencapai kata sepakat pada internal fraksi.
"Ini politik anggaran. Selesaikan dulu," ujar Marthinus A Nasarany.
Sementara itu, Abdullah Gazam menerangkan bahwa DPR Papua Barat merupakan lembaga politik sehingga segala urusan mengenai kebijakan politik perlu mendapat persetujuan seluruh pimpinan fraksi.
Itu, ucap dia, sama halnya dengan rapat paripurna dengan agenda penandatangan nota kesepahaman KUA PPAS 2023.
"Interupsi pimpinan. Selesaikan secara internal baru kita bicara," kata Abdullah Gazam.
Baca juga: Serapan APBD 2022 Papua Barat Belum 50 Persen, Paulus Waterpauw: Terus Kita Pacu
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor mengatakan rapat paripurna penandatangan nota kesepahaman dokumen KUA PPAS APBD Provinsi Papua Barat tahun 2023 tetap dilanjutkan.
"Penandatangan tetap kita lakukan," ucap Orgenes Wonggor.
Mendengar keputusan Ketua DPR Papua Barat itu, tiga orang dari fraksi berbeda itu (langsung meninggalkan ruang sidang (walkout). "Kalau seperti ini kami walkout," ujar Abdullah Gazam.
Penandatangan KUA PPA Lanjut
Penandatangan nota kesepahaman dokumen KUA PPAS APBD Papua Barat tahun 2023 tetap dilaksanakan meski diwarnai protes dari tiga anggota DPR dari fraksi berbeda.
Penandatangan langsung dilakukan oleh Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor bersama Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.
Selanjutnya, DPR Papua Barat akan menggelar sidang paripurna masa sidang III dengan agenda pembahasan KUA dan PPAS sebagai landasan dalam penetapan APBD Induk Papua Barat tahun 2023. (*)
