Papua Barat Raih UHC, BPJS Kesehatan Dorong Pemprov Tingkatkan Layanan Kesehatan

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Lily Kresnowati mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat atas Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta yang diraih sejak 2018 hingga sekarang.

Universal Health Coverage (UHC) diperoleh usai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Papua Barat sebanyak 1.150.186 jiwa.

Angka tersebut setara 99,07 persen dari total penduduk Papua Barat yakni 1.161.028 jiwa.

Baca juga: Sinergi Pemprov Papua Barat dan BPJS Kesehatan Manokwari untuk Jaminan Kesehatan Orang Asli Papua

Baca juga: Dewas BPJS Kesehatan Apresiasi Pelaksanaan Program JKN di Wilayah Kepulauan Ujung Timur Indonesia

Kendati demikian, Lily Kresnowati mendorong Pemprov Papua Barat untuk gencar meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan.

"Peran serta pemerintah daerah dalam peningkatan sarana layanan kesehatan sangat diperlukan," kata Lily Kresnowati dalam Launching Universal Health Coverage Program JKN bagi Masyarakat Papua Barat, di Hotel Niu Aston, Manokwari, Papua Barat, Senin (5/12/2022) malam.

Menurutnya, dengan pelayanan fasilitas kesehatan di Papua Barat kian mumpuni, membuat masyarakat yang berobat tak perlu dirujuk ke luar daerah.

Lantaran pelayanan kuratif dapat ditangani oleh tenaga medis profesional yang dilengkapi alat kesehatan canggih di fasilitas kesehatan di Papua Barat.

Secara internal, lanjut Lily Kresnowati, BPJS Kesehatan juga terus berbenah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

"Saat ini BPJS Kesehatan telah menyediakan saluran BPJS Kesehatan Care Center 165 sebagai media informasi dan penanganan keluhan," bebernya.

Selain itu, sambung dia, BPJS Kesehatan juga terus memperluas kanal pendaftaran dan administrasi kepesertaan, tatap muka maupun tidak, seperti pelayanan administrasi melalui whatsapp (PANDAWA) 08118165165.

Peserta juga dapat mengakses aplikasi mobile JKN dengan berbagai fitur yang mempermudah peserta mengakses layanan secara mandiri.

"Peserta juga dapat menggunakan KTP Elektronik/NIK untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL)," ujar Lily Kresnowati.

Sementara itu, Penjabat Gubernur (Pj) Papua Barat Paulus Waterpauw berharap, sinergi antara BPJS Kesehatan dan Pemprov Papua Barat terus berlanjut bahkan ditingkatkan untuk tahun mendatang.

Sehingga terwujud target minimal 98 persen penduduk terlindungi JKN di tahun 2024, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Kita menyukeskan program strategis nasional secara khusus di bidang kesehatan yang mana memerlukan kerja keras, perencanaan yang benar-benar dimonitor dan dikawal sebaik-baiknya,” tutur Paulus Waterpauw.

Dengan pernyataan kerjasama UHC semalam, menjadikan Papua Barat sebagai provinsi keempat dari seluruh provinsi di Indonesia setelah NAD, DKI Jakarta dan Bengkulu.

Sebagai informasi, malam penganugerahan piagam UHC kemarin, sekaligus penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja UHC program JKN antara BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

BPJS Kesehatan diwakili Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Deny Jermy Eka Putra Mase.

Sementara Pemprov Papua Barat diwakili langsung oleh Pj Gubernur Paulus Waterpauw.

(*)