Bawaslu Papua Barat Evaluasi Pemilu 2024, Singgung Daerah Rawan Konflik

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024.

Evaluasi itu melalui kegiatan bertajuk Penguatan Kelembagaan sebagai Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Mansinam Beach, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa (26/8/2025).

Kegiatan yang sama sekaligus untuk merumuskan arah kebijakan ke depan guna memperkuat kualitas demokrasi, khususnya di wilayah Papua Barat.

Berdasarkan pantauan Tribun, ada empat narasumber yang hadir yaitu Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Aris Setiawan Yodi; Tenaga Ahli Bawaslu RI, Dayanto;Tenaga Ahli Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Cholidin Nasir; dan Ketua KPU Papua Barat, Francis E Makabory.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Bawaslu kabupaten, Forkopimda, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, OKP Cipayung, serta partai politik.

Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda nasional yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota se-Indonesia. 

Evaluasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), dengan harapan dapat menggali perspektif yang objektif terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Baca juga: Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pasca Pilgub 2024 Papua Barat

“Bawaslu bersama DPR RI dan mitra lain berupaya untuk mendengar pandangan dan evaluasi dari semua pihak. Tujuannya untuk memastikan kualitas demokrasi terus meningkat dan kebijakan ke depan lebih kontekstual,” ujar Elias Idie.

Menurutnya, evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan spesifik di Papua Barat, termasuk potensi kebijakan yang dapat mendorong partisipasi dan perlindungan hak-hak orang asli Papua (OAP).

“Misalnya, dorongan terhadap hak-hak orang asli Papua kepada DPR RI. Karena itu, kami mengundang Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk memberikan pandangan,” kata Elias Idie.

Ia menekankan pentingnya menyelaraskan aspirasi tersebut dengan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-undang Otonomi Khusus.

Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk merekam catatan empiris selama proses pemilu, termasuk tantangan geografis, kapasitas SDM penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan, serta persoalan data pemilih di daerah-daerah konflik.

“Aspirasi masyarakat sangat penting, terutama dalam hal distribusi data pemilih yang seringkali menjadi masalah di wilayah rawan konflik. Ini harus menjadi perhatian dalam evaluasi,” ujar Elias Idie.

Ia menyampaikan hasil dari kegiatan ini akan disusun dalam bentuk dokumen resmi yang nantinya diusulkan kepada DPR RI sebagai masukan dalam perumusan kebijakan pemilu ke depan.

Baca juga: Bawaslu Manokwari Kembalikan Dana Hibah Pilkada 2024 ke Pemkab Manokwari