Sinergi Pemprov Papua Barat dan BPJS Kesehatan Manokwari untuk Jaminan Kesehatan Orang Asli Papua

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Manokwari untuk meningkatkan jaminan kesehatan menyeluruh bagi Orang Asli Papua (OAP).

Untuk itu Pemprov Papua Barat melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan serah terima data OAP dengan BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Senin (28/11/2022).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Deny Jermy Eka Putra Mase, mengatakan dari data Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+), ada 63.000 data OAP se-Papua Barat yang diterima.

"Selanjutnya data itu akan kita verifikasi dan validasi untuk melihat OAP mana di Papua Barat yang belum mendapat jaminan kesehatan," kata Deny Jermy Eka Putra Mase di Manokwari, Papua Barat, Senin (28/11/2022).

Dia menjelaskan, validasi dan verifikasi mesti dilakukan untuk menghindari tumpang tindih bagi OAP yang telah terdaftar sebagai penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca juga: Dewas BPJS Kesehatan Apresiasi Pelaksanaan Program JKN di Wilayah Kepulauan Ujung Timur Indonesia

Kuota jaminan kesehatan OAP yang akan ditanggung Pemprov Papua Barat periode 1 Januari hingga 1 Desember 2023, sebanyak 5.555 jiwa dengan alokasi anggaran 2,5 miliar.

Bagi OAP yang terverifikasi akan mendapat jaminan kesehatan tak terbatas atau pengobatan gratis di semua fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di Papua Barat.

Lantaran, pembayaran akan diklaim kepada BPJS Kesehatan Cabang Manokwari.

"Harapannya kalau dari hasil verifikasi, ternyata masih ada OAP yang belum ada jaminan kesehatan, sedang kuotanya sudah terpenuhi, Pemprov bisa menambah anggaran," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari.

Deny, sapaan Deny Jermy Eka Putra Mase, menyebutkan, pada tahun ini, Papua Barat menempati urutan pertama provinsi yang telah mencapai UHC di Indonesia.

Persentase UHC akronim dari Universal Health Coverage atau cakupan kesehatan semesta Provinsi Papua Barat pada 2022 sebesar 96,54 persen.

Baca juga: Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Apresiasi Pelaksanaan Program JKN di Raja Ampat

Menurut Deny, angka ini jelas melampaui target nasional yakni 95 persen.

"Papua Barat tetap kekurangan empat persen. Makanya dengan bantuan data OAP dari SAIK+ ini, tentu akan sangat membantu kita," ujar Deni.

Kepala Bidang Data dan Perencanaan Otonomi Khusus (Otsus) Bappeda Papua Barat, Legius Wanimba, mengatakan pembiayaan kesehatan OAP adalah prioritas Otsus.

"Jadi selain pendidikan dan ekonomi, kesehatan sangat diprioritaskan dalam otsus," ujar Legius Wanimba.