Banjir Dukungan dari Masyarakat Adat, Paul Finsen Mayor Diarak ke KPU PBD untuk Serahkan Dokumen

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Sejumlah masyarakat adat di wilayah Sorong Raya, Papua Barat Daya, mengantar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Paul Finsen Mayor ke KPU Papua Barat Daya.

Kedatangan Paul Mayor di KPU Papua Barat Daya bertujuan untuk menyerahkan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD RI.

Paul mengatakan, keterlibatan dirinya dalam pencalonan anggota DPD RI ini adalah murni mendapat dukungan dari masyarakat adat di Papua Barat Daya.

Baca juga: Berkas Sempat Dikembalikan, Bakal Calon Anggota DPD RI Kembali Bawa ke KPU Papua Barat Daya

"Saya maju juga mendadak dan tiba-tiba masyarakat adat bawa KTP dari pedalaman sekitar 3.000-an ke saya," ujar Paul, kepada awak media, Minggu (8/1/2023).

Pria asal Raja Ampat itu mengaku, dirinya telah mengantongi sedikitnya 7.000 dukungan dari masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.

"Saya dan masyarakat adat hari ini membawa dokumen ke KPU Papua Barat Daya berjumlah 1.533 KTP," tuturnya.

Sementara, untuk dukungan lainnya masih diamankan dari belakang.

"Dengan dukungan masyarakat adat di Papua Barat Daya, saya yakin pasti menang dan bisa mewakili mereka," tegas Paul.

Perjuangkan 3 Hal

Tak hanya itu, Paul berjanji jika dirinya dipercayakan menduduki senayan maka akan berjuang terkait tiga hal.

"Saya akan berjuang tiga hal untuk masyarakat adat yakni pertama kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja," jelasnya.

Menurutnya, kesehatan masyarakat adat sangat penting dibanding lainnya.

"Orang Papua masuk rumah sakit biasanya pulang dengan bendera hitam (meninggal) akibat penanganan lambat," ungkapnya.

Baca juga: Abaikan 3 Mekanisme, Dokumen Bakal Calon DPD RI Amiruddin Matutu Ditolak KPU Papua Barat Daya

Kedua, persoalan pendidikan adalah kunci penting dalam menyoal pemekar yang begitu masif di tanah Papua.

"Pemekaran boleh masif di tanah Papua, namun faktanya ribuan anak Papua putus sekolah," imbuhnya.

Ketiga, masyarakat adat harus dilibatkan dan bekerja di dalam dunia pekerjaan di Papua Barat Daya.

"Saya punya masyarakat adat harus dilibatkan dalam setiap dunia pekerjaan di Provinsi Papua Barat Daya," pungkasnya.(*)

Berita terkait lainnya