TNI dan Polri Akan Kawal Program Strategis Pemerataan Pembangunan di Papua Barat

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Personel TNI dan Polri akan mengawal seluruh program strategis pemerintah pusat di Provinsi Papua Barat.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, pengawalan itu bertujuan untuk merealisasikan upaya pemerataan pembangunan di Bumi Kasuari.

"Kami TNI dan Polri wajib mengawal semua program strategis pemerataan pembangunan," kata Yudo Margono di Markas Kodam XVIII/Kasuari, Selasa (10/1/2023).

Pengawalan program strategis, ucapnya, tak hanya di Papua Barat melainkan Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru.

Kunjungan kerja ke Tanah Papua bermaksud untuk memastikan seluruh program strategis yang sedang dilaksanakan berjalan aman dan lancar.

Baca juga: Tiba di Ibu Kota Papua Barat Daya, Panglima TNI dan Kapolri Disambut Tarian Adat Suku Malamoi Sorong

Kunjungan kerja juga sekaligus membuktikan komitmen TNI dan Polri menjaga keamanan di Tanah Papua demi terlaksananya program pemerataan pembangunan.

TNI dan Polri membutuhkan dukungan dari tokoh masyarakat, adat, dan agama di wilayah Papua Barat.

"Supaya keamanan bisa terjaga baik dan pembangunan berjalan lancar," kata Panglima TNI.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan, TNI  dan Polri berkewajiban mengawal sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pemerataan pembangunan di Tanah Papua.

Antara lain, pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK), konektivitas jalan, pengembangan bandara, hilirisasi industri, pengembangan destinasi wisata, pendidikan dan kesehatan.

Baca juga: Tiba di Sorong, Jenderal Listyo Sigit Respons Penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe

"Ini bentuk dari kecintaan pemerintah pusat dengan masyarakat di Tanah Papua," ujar Listyo Sigit Prabowo.

Selama tahun 2023, ucapnya, sejumlah program strategis harus terlaksana dengan maksimal sesuai target dari pemerintah pusat.

Keamanan wilayah menjadi faktor utama dalam mendukung program percepatan pembangunan seluruh sektor di Tanah Papua.

"Supaya bisa terselesaikan dengan tepat waktu," ujar Kapolri.

Ia menuturkan, TNI Polri juga berkomitmen menjaga keamanan di empat daerah otonom baru (DOB) yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

Baca juga: Panglima TNI Pastikan Pengamanan di Tanah Papua Tetap Gunakan Pendekatan Humanis

Tujuannya agar roda penyelenggaraan pemerintahan DOB berjalan aman dan lancar demi mencapai kesejahteraan masyarakat Papua.

Saat ini, Presiden Joko Widodo berupaya menggeser roda pembangunan Jawa sentris ke wilayah lain.

Hal itu terbukti dengan realisasi investasi di luar Pulau Jawa telah mencapai 53 persen.

Ke depannya, Tanah Papua diharapkan menjadi daerah tujuan investasi karena kaya akan sumber daya alam dan energi.

"Papua diharapkan menjadi daerah yang paling unggul dalam investasi. Tentu TNI dan Polri akan berikan pengawalan," ujar Listyo Sigit Prabowo.(*)