Kanwil Kemenkumham Papua Barat dan Pemkab Kaimana Audiensi Bahas Soal Hak Intelektual

TRIBUNPAPUABARAT.COM – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat, Taufiqurrakhman, beraudiensi dengan Bupati Kaimana, Freddy Thie, beserta perangkat OPD di Kantor Bupati Kaimana, Rabu (01/02/2023) siang.

Pertemuan itu membahas beberapa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kanwil Kemenkumham Papua Barat yang perlu disinergikan dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana.

Satu di antaranya adalah pendataan dan pendaftaran kekayaan intelektual KI (indikasi geografis, merek, paten, logo, hak cipta dan KIK) di Kabupaten.

Kepada Freddy Thie dan jajarannya, Taufiqurrakhman menyampaikan soal Kabupaten Ramah HAM yang mengharuskan pelayanan publik berbasis HAM.

Ada juga pembentukan Kampung/Desa Sadar Hukum, pengharmonisasian Peraturan Daerah, pendataan PPNS, pendaftaran layanan AHU (perseroan perorangan), dan pembinaan WBP di Lapas Kaimana.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Papua Barat Terima Penghargaan dari Raja Gowa pada HUT KMPG Manokwari

Selain itu, ada pembentukan UKK (Unit Kerja Keimigrasian) di Kabupaten Kaimana.

Kakanwil berharap koordinasi ini dapat meningkatkan pendaftaran kekayaan intelektual, pembinaan terhadap WBP Lapas Kaimana, dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kaimana.

Bupati Kaimana, Freddy Thie, dan beberapa Kepala OPD mengapresiasi Taufiqurrakhman dan jajaran.

Bupati mengaku siap berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok Kanwil Kemenkumham Papua Barat.

Ia mengatakan Kabupaten Kaimana segera mengusulkan beberapa produk untuk didaftarkan sebagai kekayaan intelektual.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Optimistis Pencanangan Zona Integritas Cegah Korupsi dan Tingkatkan Pelayanan

Harapannya, produk-produk itu dapat menjadi ikon Kabupaten Kaimana untuk dipromosikan ke warga daerah lain.

Beberapa di antaranya pisang yang berbatang 15 meter, batik telapak tangan, dan tarian "Seka".

Bupati Freddy Thie juga menyambut baik rencana pembentukan UKK di Kabupaten Kaimana karena akan memudahkan masyarakat Kaimana mengurus dokumen keimigrasian.

Dengan begitu, warga Kabupaten Kaimana tidak perlu ke Sorong atau Manokwari untuk mengurus dokumentasi imigrasi untuk umrah atau ibadah haji.

Selama audiensi itu, Taufiqurrakhman didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Dannie Firmansyah; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Jonson Siagian; dan beberapa pejabat struktural lain dan staf.