Mantan Wagub Papua Barat Irene Manibuy: Pembagian Anggaran untuk DOB Jangan Jadi Persoalan

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus ( BP3OK ) Papua Barat, Irene Manibuy, mengatakan pembentukan empat provinsi baru di Papua bisa mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua.

Ia mengakui ada situasi negatif dan positif dari pembetukan daerah otonomi baru (BOD) di antaranya pembagian anggaran di daerah.

"Terutama Provinsi Papua itu terasa sekali dampaknya karena harus membagi anggaran ke 3 provinsi baru," kata Irene Manibuy kepada media di Manokwari, Rabu (8/02/2023).

Dampak pembagian anggaran di Provinsi Papua meliputi pemberhentian beasiswa bagi mahasiswa di luar Papua maupun luar negeri serta pelayanan kesehatan yang menurun.

Serupa, Provinsi Papua Barat juga harus membagi porsi anggarannya ke Papua Barat Daya.

Baca juga: Muhammad Musaad: MRP Papua Barat Daya Jangan Bicara Politik, Fokus Perjuangkan Hak OAP

Menurut Irene Manibuy, proses itu adalah awal perubahan karena pemerintah pusat dan Kementerian Keuangan bersama Kemendagri terus menata anggaran untuk enam provinsi di Tanah Papua.

"Bagi saya, pasti ada solusi, tinggal bagaimana DPR bersama pemerintah provinsi dan kabupaten menyikapi itu dengan serius dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat," kata Irene Manibuy.

Mantan wakil gubernur Papua Barat itu mengatakan presiden bersama Kemenkeu dan Kemendagri bersama menata keuangan di daerah seperti DAK, DAU, dana otonomi khusus (Otsus), dan lain-lain.

Baca juga: Airnya Sebening Kristal, Indahnya Pesona Kali Biru Wisata Papua Barat Daya di Raja Ampat

Ia berharap para kepala daerah tidak melihat dampak pembentukan DOB sebagai persoalan, tetapi merupakan bagian dari mempercepat kesejahteraan di Papua.

"Nanti kita memecahkannya bersama. Janganlah ini menjadi persoalan karena anggaran harus dibagi, tetapi ini bagian dari mempercepat kesejahteraan dan pembangunan di Papua," ujar Irene Manibuy.