Pekan Depan, Partai Golkar Papua Barat Daya Gelar Musda, Kader Senior Jamin Tak Ada Konfrontasi

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Partai Golkar Papua Barat Daya akan menggelar musyawarah daerah (Musda-I) pada Selasa (21/2/2023).

Rencana Musda Partai berlambang pohon beringin ini sempat mendapat protes dari sejumlah kader senior.

Salah satu kader senior Partai Golkar, John Fattie, mengatakan perbedaan pendapat wajar dalam internal partai.

Setelah mempelajari surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, tidak ada hal lagi yang menghalangi pelaksanaan Musda.

"Setelah kami baca dan pelajari Sprindik dari DPP maka sudah tidak ada hal yang bisa menghalangi Musda. Musda tetap akan dijalankan," kata John Fattie kepada Tribunpapauabarat.com, Sabtu (18/2/2023).

Baca juga: Jan Pieter Pangaribuan Pengurus DPP Golkar Daftar Caleg DPRD Papua Barat, Ini Janjinya

Ia mengatakan Musda tetap dilaksanakan karena merupakan agenda nasional dan kebijakan politik partai yang harus dilaksanakan.

"Kelompok kita ini di-calling down, tidak ada lagi ada konfrontasi tapi kita bangun solusinya dan komunikasikan dengan Lambertus Jitmau sebagai icon pelaksanaan Musda," ujar John Fattie.

Solusi itu, dikatakan John, bersama mengamankan kepentingan politik dan organisasi partai dalam jangka panjang.

Secara politik tidak ada gunanya konfrontasi karena akhirnya akan rugi sendiri.

Menurutnya, perjalanan politik Lambertus Jitmau dirasakan manfaat oleh Partai Golkar

"Salah satu manfaatnya adalah hadirnya provinsi Papua Barat Daya yang Kota Sorong sendiri menjadi ibu kota," kata John Fattie.

Baca juga: Ridwan Kamil Gabung Golkar, Pengamat Politik: Golkar Dapat Meraup Suara di Jawa Barat

Olehnya, John Fattie mengajak semua kader untuk mendukung penuh pelaksanaan Musda-I Papua Barat Daya.

Hal ini sangat penting untuk memenangkan pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden.

"Itu harapan kita semua bukan harapan siapa-siapa. Ini harapan kita kader semua," katanya.

Sebagai kader dan sesepuh Partai Golkar, John Fattie menilai sisi kepentingan politik jauh lebih besar dibandingkan kepentingan sesaat.