Kampanye CukupDuaTelur BKKBN, Tribun Network Sukseskan Program Cegah Stunting di Indonesia

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Stunting masih menjadi masalah bagi bayi dan anak di bawah usia dua tahun di Indonesia.

Kondisi ini sekaligus tantangan bagi Indonesia yang sedang mempersiapkan generasi emas 2045.

Stunting adalah kekurangan gizi pada bayi usia 1.000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menghambat perkembangan otak dan tumbuh kembang anak.

Karena mengalami kekurangan gizi menahun, bayi stunting tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurnya.

Perlu diingat, stunting itu pasti bertubuh pendek, sementara yang bertubuh pendek belum tentu stunting.

Baca juga: Target Stunting 14 Persen, Sekretaris Utama BKKBN: Berikan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal

Data dari Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), ada penurunan angka stunting sebesar 27,67 persen pada tahun 2019.

Walaupun menurun, angka stunting itu masih dinilai tinggi karena WHO menargetkan angka stunting tidak boleh lebih dari 20 persen.

Bank Dunia atau World Bank menyebut angkatan kerja yang pada masa bayinya mengalami stunting mencapai 54 persen.

Artinya, sebanyak 54 persen angkatan kerja saat ini adalah penyintas stunting. Hal inilah yang membuat stunting menjadi perhatian serius pemerintah.

Awal 2021 pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr (HC) dr Hasto Wardoyo, Sp.OG. (K) menjadi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.

Baca juga: Cegah Kasus Stunting, Pemda Maybrat Bagi-bagi Telur untuk Pelajar dan Warga

Hasto mengatakan pentingnya menyiapkan kesehatan yang prima sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Ia juga mengkritik kebiasaan masyarakat yang memilih mengeluarkan biaya hingga puluhan juta untuk melakukan prewedding daripada hal lain yang mendesak, yakni prekonsepsi.

"Prakonsepsi itu sangat murah, calon ibu hanya minum asam folat, periksa hb (hemoglobin), minum tablet tambah darah gratis kalau di Puskesmas, biaya untuk persiapannya tidak lebih Rp 20.000."

"Suami hanya perlu mengurangi rokoknya, kemudian minum zinc supaya spermanya bagus. Kalau mau menikah, laki-laki itu harus menyiapkan 75 hari sebelum menikah lantaran sperma dibuat selama 75 hari," ujar Hasto Wardoyo.

Hasto juga menyarankan agar warga mengkonsumsi protein hewani seperti ikan, telur dan daging untuk mencegah stunting pada balita.

Dalam program mendukung pengentasan stunting, BKKBN bekerja sama dengan Tribun Network untuk menggelar program 'Semesta Mencegah Stunting'.

Baca juga: Kepala BKKBN Papua Barat Sowan ke Mako Brimob Polda Papua Barat, Sinergi Tangani Stunting 

Dalam agenda tersebut, nantinya dikampanyekan mengkonsumsi telur dengan kampanye #CukupDuaTelur.

Telur dipilih menjadi sumber protein hewani yang paling mudah dibeli dan didapat karena harganya cukup terjangkau.

Kampanye #CukupDuaTelur akan disosialisasikan di seluruh daerah di Indonesia khususnya di wilayah yang dianggap angka stuntingnya masih tinggi.

"Pentingnya protein hewani dalam menu sehari-hari bisa dikenalkan kepada keluarga, anak dan pasangan yang akan melakukan pernikahan, juga kepada stakeholder sebagai penyambung informasi ke masyarakat," ujarnya.

Selain mudah didapat dan harga terjangkau, kata Hasto Wardoyo, telur mengandung protein, kolin, selenium, yodium, fosfor, besi, seng dan vitamin A,B dan D serta K.

Telur bisa memenuhi sebagian kebutuhan nutrisi anak selama masa pertumbuhan.

Baca juga: Pemkab Manokwari Siapkan Tiga Rencana Aksi Penanganan Stunting, Bupati: Pendataan Dioptimalkan

Kampanye #CukupDuaTelur yang menggandeng Tribun Network dengan kekuatan lokal menjangkau Indonesia diharapkan bisa mensuskeskan pencegahan stunting.

Dalam program tersebut juga ada program kakak asuh.

Para kakak asuh di berbagai daerah di Indonesia bisa menyumbangkan sebagian dana untuk pembelian telur untuk kebutuhan enam bulan terutama nutrisi untuk anak-anak.

Para kakak asuh nantinya bisa menyumbangkan dana senilai Rp 120 ribu tiap bulan atau kurang lebih Rp 1 juta untuk enam bulan yang akan dikonversi menjadi telur.

"Harga telur lebih murah daripada harga rokok saat ini, jadi diharapkan bapak-bapak di sana bisa membantu memenuhi nutrisi untuk anaknya," kata Hasto Wardoyo.

Baca juga: Kepala BKKBN Papua Barat Sowan ke Mako Brimob Polda Papua Barat, Sinergi Tangani Stunting 

CEO Tribun Network, Dahlan Dahi, mengatakan kerja sama dengan BKKBN dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat, agar peduli dengan stunting di negeri ini.

Tribun Network yang memiliki tagline Mata Lokal Menjangkau Indonesia ini, memiliki jaringan di 35 provinsi dengan 69 portal news.

Mata lokal yang dimaksudkan adalah kemampuan Tribun di daerah dalam membidik, memotret serta membingkai fenomena di daerah dan diangkat menjadi isu nasional.

Stunting menjadi salah satu problem yang ada di daerah-daerah, yang perlu mendapat perhatian serius dari media khususnya Tribun Network, agar pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama melakukan aksi percepatan penurunan angka stunting.

Pada program penurunan angka stunting ini, Tribun Network bersama dengan BKKBN membuat tagline #cukupduatelur.

Hal ini dimaksudkan bahwa dalam melakukan penetrasi langsung kepada anak stunting, maka satu anak stunting memerlukan asupan telur satu butir per hari per enam bulan.

Baca juga: Sekretaris Utama BKKBN Hadiri Rakerda Penurunan Stunting Papua Barat dan Papua Barat Daya

Guna menjaga agar telur untuk anak stunting tersebut tetap terjaga maka Tribun Network dan BKKBN membagikan dua telur per hari selama enam bulan.

“Satu telur untuk anak stunting, satu untuk saudaranya, sehingga sama-sama menikmati telur,” jelas Dahlan.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Drs K.H. Yudian Wahyudi menyambut baik semangat gotong-royong dan kolaborasi untuk menekan angka stunting di Indonesia.

Ia berharap niat bersama untuk menekan angka stunting ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berdampak positif kepada masyarakat sesuai dengan arahan Presiden.

"Pada 2021 turun menjadi 24 persen dari tahun 2014 yang awalnya 37