Target Stunting 14 Persen, Sekretaris Utama BKKBN: Berikan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Untuk mencapai target pemerintah pusat menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024, maka Provinsi Papua Barat mesti mengintensifkan program pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal kepada ibu hamil dan balita.

Demikian disampaikan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Tavip Agus Rayanto, saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, di Manokwari, pada Kamis (2/2/2023).

Tavip Agus Rayanto menilai, pemberian makanan tambahan kaya protein hewani kepada balita dan ibu hamil sebagai langkah pencegahan stunting yang jauh lebih efektif ketimbang pengobatan stunting.

Sehingga, ia mendorong pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk bijak mengelola dana alokasi khusus (DAK) fisik maupun non-fisik dalam upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program tepat sasaran seperti pemberian makanan tambahan.

Baca juga: Sekretaris Utama BKKBN Hadiri Rakerda Penurunan Stunting Papua Barat dan Papua Barat Daya

Lantaran, prevalensi stunting di Papua Barat masih 30 persen pada 2022 atau terjadi peningkatan sebesar 2,8 persen dari tahun sebelumnya.

“Kita hanya kampanyekan stunting, tetapi tidak ada asupan makanan yang diberi kepada ibu hamil atau anak-anak. Istilahnya nendang bola tetapi tidak ada bola yang masuk ke gawang,“ kata Tavip Agus Rayanto dalam sambutannya.

Menurut dia, untuk menurunkan angka stunting hingga 14 persen dalam tempo yang singkat ini, lintas pihak dan lintas sektor mesti bersinergi menyasar keluarga berisiko stunting.

Data keluarga berisiko stunting disediakan BKKBN melalui sensus keluarga sesuai nama dan alamatnya (by name by address).

Baca juga: Kepala BKKBN Papua Barat Sowan ke Mako Brimob Polda Papua Barat, Sinergi Tangani Stunting 

Merujuk data BKKBN Papua Barat, dari jumlah keluarga di Papua Barat sebanyak 82.801, ada 49.751 keluarga yang menjadi sasaran.

Indikator keluarga yang menjadi sasaran intervensi yaitu keluarga yang mempunyai bayi di bawah dua tahun (0-23 bulan), bayi di bawah lima tahun (24-59 bulan), pasangan usia subur (PUS), atau PUS yang sedang dalam kehamilan.

Dari keluarga yang menjadi sasaran itu, kata dia, dilakukan penapisan lagi menurut faktor lingkungan sehat dan PUS 4 terlalu (terlalu muda, tua, dekat dan terlalu banyak anak), maka ada 36.599 keluarga berisiko stunting.

“Kita fokus keroyokan di keluarga berisiko stunting, lakukan intervensi, niscaya stunting turun. Data keluarga berisiko stunting ini juga baru dirilis Desember 2022, jadi masih sangat relevan,” bebernya.

Baca juga: Angka Stunting Papua Barat Terbanyak ke-6 Nasional, Ini Perincian Tiap Kabupaten/Kota Versi BKKBN

Untuk itu, ia menyarankan pemerintah daerah mengoptimalkan peran tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK).

Ia menyebut, secara nasional sudah ada 200.000 tim pendamping keluarga, termasuk di Papua Barat yang bertugas mendeteksi faktor risiko stunting dan melakukan pelayanan kesehatan, serta lainnya untuk pencegahan stunting.

“Jadi, gunakan data keluarga berisiko stunting itu. Setelah tahu berisiko, segera konvergensi dan pastikan programnya tepat sasaran atau delivery kepada ibu hamil dan balita,” paparya.

Baca juga: DPPKB Kota Sorong dan BKKBN Papua Barat Beri Makanan Tambahan dan Pelayanan KB bagi Puluhan Keluarga